Bogor (MGA) – Aliansi Insan Pers Bogor Raya (AIPBR) bersama Komisi II DPRD Kabupaten Bogor melaksanakan audiensi membahas seputar berbagai leading sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lumbung pendapatan daerah. Ketua Sastra Winara dan Sekertaris Komisi II DPRD, Lukman Ar-Rasyid hadir langsung menerima berbagai penyampaian (aspirasi) dari sejumlah anggota AIPBR yang hadir dengan dikomandoi oleh Ketum AIPBR Alif Simanjuntak dan jajaran anggota ny pada Selasa (22/11/22).
Dalam paparannya, Ketua Komisi II memberikan apresiasi atas adanya permintaan audiensi dan diskusi dari kumpulan rekan-rekan wartawan yang tergabung dalam AIPBR.
Ketua Komisi yang membidangi sektor perekonomian itu juga dalam kesempatannya menyampaikan permohonan maafnya prihal belum dapat menghadirkan pihak PDAM Tirta Kahuripan sebagai mitra dari komisi II sesuai permohonan dari AIPBR yang dicantumkan dalam suratnya.
“Meskipun kami belum bisa memfasilitasi rekan-rekan AIPBR untuk bisa satu forum dalam diskusi ini bersama dengan pihak PDAM Kab Bogor, namun kami Komisi II sebagai mitra dari PDAM siap menyerap setiap aspirasi dari rekan-rekan AIPBR dan akan langsung kami rekomendasikan dan sampaikan,” ujar Ketua Komisi II, Sastra Winara.
Pada kesempatan dialog, AIPBR yang diawali oleh Andri selaku Dewan Pembina, menyebut amat menyayangkan pihak PDAM Kab Bogor tidak dapat menghadiri forum audiensi. Pasalnya, ada berbagai persoalan yang menyangkut perusahaan air minum milik BUMD Kab Bogor yang seharusnya dapat didiskusikan melalui forum yang baik ini perihal ada komisi II yang menjadi pengawas dari PDAM.
Andri dalam paparannya fokus menyampaikan mengenai potensi kekayaan alam yang ada di sumber mata air Ciburial di Kabupaten Bogor. Ia menilai, kurangnya keperdulian PDAM terhadap faktor lingkungan dan masyarakat lokal dalam menjadikan Ciburial sebagai lokasi strategis sumber mata airnya.
Penyampaian dilanjut oleh salah satu anggota AIPBR yang mecoba menggali mengenai potensi deviden yang dihasilkan oleh PDAM Kab Bogor. Singgungan tersebut dianggap perlu, perihal tidak sedikitnya juga PDAM mendapat guyuran pendanaan guna keberlangsungan usaha, baik melalui APBD maupun Hibah dan Dana Alokasi Khusus (DAK ), juga menyoroti adanya pembangunan Hotel sayaga yang dibangun dari tahun 2017 hingga akhir 2022 belum selesai di bangun, dimana bagian luar basemen digenangi banjir pada musim hujan padahal anggarannya juga besar.
Sementara Sekertaris Komisi II, Lukman Ar-Rasyid, langsung mencoba memberikan pandangannya, ia menyebut memiliki pandangan sama oleh apa yang disampaikan oleh Dewan Pembina AIPBR itu. Lukman membenarkan bahwasannya sumber mata air Ciburial merupakan berkah kekayaan alam yang dimiliki Kab Bogor yang sudah seharusnya terjaga kelestarian alam dan lingkungannya, termasuk masyarakat disekitar yg harus d perhatikan infrastruktur dan pembangunan ny yg d harapkan masyarakat setempat.
“Untuk terkait bagaimana pendapatan (omset) PDAM, melalui data dapat kami sampaikan PDAM Kab Bogor menjadi perumda nomor satu di tingkat Jawa Barat, dan berada diposisi ke empat pada tingkat nasional, melalui riset ataupun pengkajian yang dilakukan tim peneliti nasional,sambung lukman,
Dari pencapaian itu, kami menilai PDAM Kab.Bogor telah menjalankan jalannya usaha sesuai dengan semestinya, meskipun apa yang menjadi kritisi dari rekan-rekan akan tetap menjadi fokus kami untuk menjadi pembahasan kami di komisi II,” sebut Lukman.
Selain dua hal tersebut, terdapat penyampaian lain dari anggota AIPBR yang begitu mengeluhkan sulitnya mendapat kesempatan konfirmasi dari beberapa Perumda yang ada di Kab Bogor.
Hal itu dipastikan oleh Politisi PKB itu menjadi fokus komisi II, dengan segera mengupayakan secepatnya meneruskan keluhan rekan-rekan AIPBR yang mendapat kesulitan konfirmasi terhadap setiap perusahaan milik daerah (Perumda) milik Kab Bogor. ( Red )
