Buka Bersama Dilarang Dilingkungan Pemerintah 2023, Jose Rizal: Lemahkan Ekonomi Kreatif Kuliner 2023

Jakarta, (JW) – Kebijakan Presiden Jokowi yang melarang acara buka puasa bersama di kelangan pejabat pemerintah mendapatkan respon negatif dari berbagai kalangan. Begitu pula kalangan dunia usaha, yang menilai kebijakan tersebut sangat tidak populer dan tidak berpihak kepada mereka.

Ketua Umum Asprindo H. Jose Rizal mengatakan bahwa kebijakan tersebut telah membuat tidak berkembangnya kreativitas di sektor ekonomi kreatif.

Baca Juga:  Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Kepemimpinan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai Presiden ASEAN Interparliamentary Assembly 2023

Padahal kata dia, keberkahan bulan Ramadhan selama ini telah memberikan peluang bisnis bagi para pengusaha.

Buka Bersama Dilarang Dilingkungan Pemerintah, Jose Rizal: Lemahkan Ekonomi Kreatif Kuliner

“Jelas ini merugikan dunia usaha, utamanya yang berbisnis kuliner,” ujar Jose Rizal, Ahad (26/3/2023).

Menurutnya, larangan tersebut menyebabkan berkurangnya potensi pendapatan pengusaha kuliner mengingat permintaan kuliner untuk buka puasa bersama yang digelar instansi pemerintah cukup besar.

“Kalau ada acara buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah itu biasanya menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha kuliner karena nilai orderannya biasanya banyak,” ujarnya lagi.

Baca Juga:  Ketua Pewarna Jabar Kefas Hervin Devananda : Keterbukaan Informasi Publik Tidak Bisa di Bendung

Lanjut Jose Rizal, pemerintah seharusnya memberikan peluang bagi pengusaha kuliner untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.

“Kami berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut agar perputaran ekonomi di kalangan masyarakat kembali menggeliat,” jelasnya.(Red)

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Kegaduhan Dampak Upah Pungut: Jangan Salahkan Instrumennya, Tindak Oknumnya 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Polemik insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah atau upah pungut kembali menjadi perhatian publik, kegaduhan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan...

Prof. Henry Soroti Pembatasan Rekening Aktivis Pati 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID  — Guru Besar hukum pidana Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. menyoroti polemik penundaan transaksi rekening Bank Mandiri milik Supriyono alias Botok,...

Menanti Transparansi KPK: Mengapa Pengumuman Tersangka OTT Pemkab Bogor Sengaja Ditunda?

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Gelombang desakan publik terus mengalir deras menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membuka tabir di balik Operasi Tangkap Tangan (OTT)...

Ketua Umum DPP FPPI Kawal Hak Ganti Rugi Lahan Warga Kutai Timur 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) mengambil langkah aktif mendampingi kelompok tani dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam memperjuangkan hak ganti rugi...

Perumda Tirta Kahuripan Perkuat Layanan Digital MyKahuripan 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID — Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor terus meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan melalui transformasi digital. Aplikasi MyKahuripan kini memasuki tahap pre-launching...

 

ARTIKEL TERKAIT