SIDOARJO, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah menunjukkan respons cepat terhadap keluhan petani terkait distribusi pupuk subsidi. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, langsung mengambil langkah tegas saat menerima laporan keterlambatan distribusi pupuk dalam kunjungan ke gudang Perum Bulog di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (19/4/2026).
Aduan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sidoarjo, Achmad Tirta, yang mengungkap adanya keterlambatan distribusi pupuk hingga 1–2 minggu di Desa Sumbersono, Kabupaten Mojokerto.
Menanggapi hal itu, Mentan Amran langsung meminta identifikasi distributor yang bertanggung jawab dan menegaskan bahwa keterlambatan tidak bisa ditoleransi karena berdampak langsung pada produktivitas petani.
“Tidak boleh terlambat. Kalau masih berulah, cabut izinnya,” tegas Andi Amran Sulaiman.
Sebagai bentuk respons cepat, ia langsung menghubungi jajaran terkait untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan memberikan peringatan keras kepada pihak distributor agar segera memperbaiki distribusi.
Ia bahkan memberikan batas waktu tegas agar permasalahan segera diselesaikan pada hari yang sama, sekaligus memastikan pengawasan ketat terhadap penyaluran pupuk di lapangan.
Respons cepat ini mendapat apresiasi dari kalangan mahasiswa, yang menilai pemerintah terbuka terhadap masukan dan sigap dalam menangani persoalan yang dihadapi petani.
Selain menindaklanjuti aduan pupuk, kunjungan kerja tersebut juga dilakukan untuk meninjau kondisi cadangan beras nasional. Data menunjukkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini mencapai sekitar 4,9 juta ton, dengan kontribusi Jawa Timur sebesar 1,2 juta ton. Di wilayah Sidoarjo, kapasitas gudang Bulog bahkan telah penuh sehingga memerlukan tambahan ruang penyimpanan.
Mentan Amran menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan distribusi pupuk berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, tanpa hambatan dari pihak manapun.
Ia juga mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk turut aktif mengawal distribusi pupuk agar benar-benar sampai ke tangan petani.
“Kita tidak boleh lengah. Semua harus ikut mengawasi agar pupuk sampai ke petani tepat waktu,” pungkasnya.(Red/nR)
Dilansir dari siaran pers Kementerian Pertanian RI, Senin, 20 April 2026.