Jakarta, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri PKP Maruarar Sirait, meninjau langsung lokasi calon penerima bantuan bedah rumah di Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran, transparan, dan tanpa pungutan kepada masyarakat.
Pada tahun 2026, Kementerian PKP meningkatkan alokasi Program BSPS di Provinsi DKI Jakarta secara signifikan menjadi 10.000 unit, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 158 unit.
Dari total tersebut, sebanyak 9.700 unit diperuntukkan bagi kawasan perkotaan dan 300 unit dialokasikan bagi wilayah Kepulauan Seribu. Adapun distribusi bantuan meliputi Jakarta Barat sebanyak 2.443 unit, Jakarta Utara 1.827 unit, Jakarta Pusat 1.810 unit, Jakarta Timur 1.810 unit, Jakarta Selatan 1.810 unit, serta Kepulauan Seribu sebanyak 300 unit.
Khusus di Jakarta Pusat, sebanyak 1.810 rumah tidak layak huni menjadi target penerima bantuan. Hingga saat ini, pemerintah telah melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap 614 unit yang tersebar di delapan kecamatan dan 35 kelurahan.
Di Kelurahan Kebon Sirih sendiri terdapat 10 calon penerima bantuan, sementara di Kecamatan Menteng tercatat sebanyak 27 unit yang diusulkan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP menegaskan bahwa Program BSPS harus dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, dan bebas dari praktik pungutan liar.
“Ini adalah perintah Presiden Prabowo. Jakarta merupakan etalase Indonesia, sehingga pelaksanaan program ini harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Maruarar Sirait.
Menteri PKP juga meninjau langsung rumah milik Supendi (64), seorang pedagang, dan Raffles (61), penjual sate Padang. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, kedua rumah tersebut mengalami kerusakan berat dan memenuhi seluruh persyaratan sebagai penerima bantuan BSPS.
Pelaksanaan pembangunan dijadwalkan berlangsung mulai 30 Juni hingga 30 Agustus 2026.
Menurut Maruarar, Program BSPS merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak.
“Presiden Prabowo bersama DPR RI telah menyepakati program bedah rumah sebanyak 400 ribu unit pada tahun ini. Karena itu, seluruh jajaran harus bekerja cepat dan tepat agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain percepatan pelaksanaan, Menteri PKP juga menekankan pentingnya penyelesaian aspek legalitas lahan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Untuk itu, Kementerian PKP terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam menyelesaikan berbagai kendala administrasi.
Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Eril Lumbun, menyatakan pemerintah daerah siap mendukung program tersebut, termasuk melakukan kajian terhadap status legalitas lahan demi memastikan seluruh proses berjalan lancar, akuntabel, dan sesuai aturan.
Melalui peningkatan alokasi BSPS tahun 2026, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat menikmati rumah layak huni, sekaligus memperkuat kualitas kawasan permukiman dan meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. (red/nR)
Sumber klik disini: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).