JURNALISWARGA.ID, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat penghargaan tinggi dari elemen perempuan dalam pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Puan dianggap berjasa karena terus berkomitmen mengesahkan undang-undang yang pembahasannya dimulai sejak beberapa periode DPR lalu.
Pengesahan RUU TPKS dilakukan dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Dalam rapat paripurna ini turut hadir sejumlah aktivis perempuan dari berbagai organisasi.
“Dalam rapat ini turut hadir organisasi perempuan Indonesia,” kata Puan lalu menyapa aktivis-aktivis perempuan tersebut.
Beberapa organisasi perempuan yang hadir untuk menyaksikan pengesahan UU TPKS di antaranya seperti Koalisi Perempuan Indonesia, Forum Pengada Layanan, Yayasan
LBH APIK Jakarta, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Perhimpunan Jiwa Sehat, Peruati, Puan Seni Indonesia, GMNI, LRC-KJHAM, WCC Mawar Balqis, dan Yayasan Kesehatan Perempuan.
Pengesahan UU TPKS pun diawali dengan penyampaian pendapat dari fraksi-fraksi. Kemudian ada juga laporan dari Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR yang juga Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga.
“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ucap Puan untuk meminta persetujuan anggota dewan.
“Setuju,” jawab anggota DPR dalam Rapat Paripurna dilanjutkan dengan ketokan palu sidang dari Puan sebagai penanda UU TPKS telah disahkan.
Baca Juga: Title Pemprov Kepri Pastikan Pasokan Gas Aman Menjelang Nataru Content <p>Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan pasokan gas menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru berada dalam kondisi aman. Kepastian tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi periode perayaan dan libur akhir tahun, ketika kebutuhan energi masyarakat berpotensi meningkat.</p><p>Informasi ini penting bagi warga Kepulauan Riau karena gas digunakan rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk memasak. Sejumlah pelaku usaha juga mengandalkan gas untuk mendukung aktivitas operasionalnya. Karena itu, keberlanjutan pasokan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan selama masa Nataru.</p><h2>Jaminan Pemerintah Daerah</h2><p>Pemprov Kepri menyampaikan jaminan umum bahwa pasokan gas untuk menghadapi Nataru dalam kondisi aman. Pernyataan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap ketersediaan energi selama periode perayaan dan libur akhir tahun.</p><p>Namun, informasi yang tersedia belum memuat rincian teknis mengenai jaminan tersebut. Tidak disebutkan volume pasokan, jumlah cadangan, jenis gas yang dimaksud, maupun perbandingan antara stok dan kebutuhan masyarakat. Nama pejabat yang menyampaikan kepastian itu juga belum tercantum dalam materi yang dapat diverifikasi.</p><p>Dengan demikian, fakta yang dapat dipastikan adalah adanya pernyataan pemerintah daerah mengenai keamanan pasokan gas menjelang Nataru. Pernyataan itu belum dapat digunakan untuk menyimpulkan tingkat kecukupan stok secara kuantitatif, kondisi ketersediaan di setiap wilayah, atau kemampuan pasokan dalam menghadapi perubahan permintaan.</p><h2>Rincian Distribusi Belum Dijelaskan</h2><p>Jaminan pasokan pada tingkat provinsi belum otomatis menggambarkan akses masyarakat di setiap daerah. Kepulauan Riau memiliki kebutuhan energi yang tersebar di sejumlah wilayah, sehingga informasi mengenai cakupan layanan dan jalur penyaluran menjadi penting bagi warga.</p><p>Sumber belum menjelaskan apakah jaminan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Kepulauan Riau atau hanya daerah tertentu. Lokasi penyaluran, jadwal distribusi, ketersediaan gas di tingkat pengecer, serta kemungkinan perubahan harga selama Nataru juga belum disebutkan.</p><p>Rincian tersebut dibutuhkan agar masyarakat dapat memahami bagaimana jaminan pasokan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keamanan pasokan secara umum belum memberikan kepastian mengenai waktu memperoleh gas, akses konsumen di wilayah masing-masing, maupun biaya yang perlu disiapkan.</p><p>Informasi mengenai mekanisme pengawasan di lapangan juga belum tersedia. Sumber tidak menyebutkan pihak yang bertanggung jawab memantau distribusi, bentuk koordinasi dengan badan usaha atau distributor, ataupun prosedur yang akan ditempuh apabila terjadi peningkatan permintaan atau gangguan penyaluran.</p><h2>Kepentingan bagi Rumah Tangga dan Pelaku Usaha</h2><p>Bagi rumah tangga, ketersediaan gas berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan energi sehari-hari. Sementara itu, sejumlah pelaku usaha bergantung pada pasokan gas untuk menjalankan kegiatan operasional. Pasokan yang stabil menjadi informasi penting agar aktivitas masyarakat dapat berlangsung selama periode Natal dan Tahun Baru.</p><p>Pada masa Nataru, sebagian warga melakukan perjalanan, berkumpul bersama keluarga, atau menjalankan kegiatan ekonomi dengan pola yang berbeda dari hari biasa. Perubahan aktivitas tersebut membuat informasi mengenai ketersediaan energi semakin dibutuhkan, meskipun sumber belum menyertakan data mengenai besarnya kebutuhan atau langkah khusus untuk mengantisipasi kenaikan permintaan.</p><p>Dalam konteks itu, jaminan Pemprov Kepri dapat menjadi informasi awal bagi masyarakat. Warga tetap memerlukan penjelasan praktis mengenai produk yang tersedia, titik penyaluran, jadwal distribusi, harga, serta saluran pengaduan apabila mengalami kesulitan memperoleh gas.</p><p>Data yang lebih terperinci juga diperlukan agar jaminan pasokan dapat diterjemahkan menjadi akses yang jelas dan merata. Informasi mengenai stok, distribusi, dan pemantauan lapangan akan membantu masyarakat memahami kondisi pasokan secara lebih konkret, bukan hanya berdasarkan pernyataan umum mengenai keamanan ketersediaan gas.</p><h2>Menunggu Informasi Lanjutan</h2><p>Berita mengenai kepastian pasokan tersebut ditampilkan pada 22 Oktober 2026. Akan tetapi, sumber tidak menjelaskan kapan dan di mana pernyataan mengenai keamanan pasokan disampaikan. Sampai informasi ini diproses, belum tersedia pula keterangan mengenai rencana tindak lanjut Pemprov Kepri.</p><p>Belum diketahui apakah pemerintah akan menyampaikan pembaruan berkala mengenai stok dan distribusi selama Nataru, termasuk langkah yang akan dilakukan apabila permintaan meningkat atau terjadi kendala di lapangan. Masyarakat Kepulauan Riau dapat mengikuti perkembangan melalui kanal resmi pemerintah dan pihak terkait.</p><p>Perkembangan utama yang dapat dicatat adalah adanya jaminan Pemprov Kepri bahwa pasokan gas menjelang Nataru berada dalam kondisi aman. Detail mengenai cadangan, jenis gas, wilayah layanan, distribusi, pengawasan, harga, serta langkah antisipasi masih perlu dilengkapi agar informasi tersebut menjadi rujukan yang lebih utuh bagi masyarakat.</p> Excerpt
Usai UU TPKS disahkan, tepuk tangan dan sorak sorai membahana dalam ruang rapat paripurna DPR. Puan mendapat standing ovation dari aktivis perempuan yang berdiri di balkon. Mayoritas Anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna pun juga ikut berdiri dan bertepuk angin memberikan apresiasi.
Atas penghargaan yang diberikan, Puan membalas dengan melambaikan tangannya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memperjuangkan UU TPKS, termasuk jajaran pemerintah, aktivis, dan anggota DPR lintas fraksi.
“Pengesahan RUU TPKS menjadi UU adalah hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia menjelang diperingatinya Hari Kartini sebentar lagi,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
“Tetapi ini juga hadiah bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemajuan bangsa kita. Karena UU TPKS adalah hasil kerja bersama sekaligus komitmen bersama kita, untuk menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada tempat bagi kekerasan seksual,” lanjut Puan dengan suara bergetar menahan tangis.
Puan menegaskan, implementasi UU TPKS nantinya akan dapat menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual. Khususnya, kata Puan, sebagai perlindungan perempuan dan anak yang ada di Indonesia.
“Karenanya perempuan Indonesia tetap dan harus semangat. Merdeka!” ungkap mantan Menko PMK tersebut.
Pernyataan Puan disambut hangat para aktivis perempuan yang hadir. Mereka merupakan perwakilan aktivis-aktivis yang terus memperjuangkan pengesahan UU TPKS.
“Puan untuk perempuan Indonesia!” teriak para aktivis yang menyebut diri mereka sebagai anggota Fraksi Balkon.
Perwakilan pejuang UU TPKS itu berterima kasih karena Puan telah merealisasikan komitmennya. Sejak menjadi Menko PMK, Puan memang menjadi salah satu tokoh yang memperjuangkan agar UU TPKS disahkan.
“Terimakasih Mba Puan sudah memperjuangkan UU TPKS,” ujar perwakilan aktivis.
Sementara itu Ketua Panja RUU TPKS, Willy Aditya mengatakan pengesahan UU ini menjadi buah penantian panjang korban-korban kekerasan seksual. Termasuk bagi kaum permpuan, kelompok disabilitas, dan anak-anak.
“Ini sebuah pencapaian kita bersama. Terima kasih atas semua pihak, teman-teman di Baleg, kalian luar biasa. Termasuk Gugus Tugas dari Pemerintah. Semoga ini menjadi langkah awal bagaimana peradaban kita memuliakan perempuan dan anak bisa terealisasi,” papar Willy.
Di sisi lain, Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengingatkan soal implementasi dari UU TPKS beserta aturan turunannya usai disahkan.
“Yang perlu terus kita ingat agar UU ini nantinya memberikan manfaat ketika diimplementasikan, khususnya bagi korban kekerasan seksual,” terang Bintang.(Red)