5 Kebijakan Ekonomi Biru KKP Jadi Agenda Prioritas Nasional Kelautan

Jakarta, Jurnaliswarga.id — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam membangun sektor kelautan berkelanjutan melalui 5 kebijakan ekonomi biru yang menjadi agenda prioritas nasional.Sabtu 925/4/2025)

Dilansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kebijakan ekonomi biru merupakan strategi besar pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem laut.

Adapun 5 kebijakan utama ekonomi biru KKP meliputi:

Memperluas kawasan konservasi laut
Penangkapan ikan terukur berbasis kuota
Pengembangan budidaya laut, tawar, dan payau yang berkelanjutan
Pengelolaan dan pengawasan pesisir serta pulau-pulau kecil
Penanganan sampah plastik di laut melalui partisipasi masyarakat

Baca Juga:  Komdigi Meutya: Peran Orang Tua Kunci Sukses Pelindungan Anak Digital 2026

Kelima kebijakan tersebut menjadi pilar utama dalam transformasi tata kelola kelautan Indonesia yang berkelanjutan dan berbasis ekologi.

KKP menekankan bahwa pendekatan ekonomi biru tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan laut, mengurangi tekanan eksploitasi, serta memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat pesisir secara merata.

Program ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar global, serta mendukung target pembangunan jangka panjang Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Baca Juga:  Oknum Polisi Bripka RF Diduga Telah Menyerobot Tanah Milik Kodam XIV/Hasanuddin

Dengan implementasi lima kebijakan tersebut, pemerintah berharap sektor kelautan dan perikanan mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang.(Red/nR)

Sumber: Website resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (kkp.go.id) dan publikasi program ekonomi biru KKP.

Rekomendasi Produk Shopee
Mesin Vacuum Sealer MakananLihat di Shopee

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

PROPAM MABES POLRI MULAI TINDAK LANJUTI ADUAN BPI KPNPA RI! RAHMAD SUKENDAR DESAK PENYIDIKAN KASUS TANAH ADAT 765 HEKTARE DI PADANG DIBONGKAR 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Babak baru pengungkapan persoalan tanah adat Kaum Maboet seluas 765 hektare di Kota Padang, Sumatera Barat, mulai bergulir. Divisi Profesi dan...

Rahmad Sukendar: Percayakan Penanganan Kasus Sukoharjo kepada Kapolri Pasti Akan Ada Penyelesaian 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID - Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Dr. (Hc.) TB Rahmad Sukendar,...

Perkuat Silaturahmi, IHC RS Pertamina Prabumulih dan Dinkes Kota Prabumulih Gelar Fun Game Futsal Bersama

  Prabumulih, 1 November 2026 (JURNALISWARGA.ID) – Dalam upaya mempererat tali silaturahmi sekaligus membangun hubungan kerja sama yang semakin harmonis, IHC RS Pertamina Prabumulih bersama...

Amin Warga Desa Ciadeg Tinggal di Rumah Beratap Bolong dan Sering Kelaparan 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Nestafa dialami Amin, salah satu warga RT 03/RW 09 Kampung Lengis, Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Ia kerap kali kelaparan...

Proyek RSUD Parung Beraroma Kongkalikong, Petisi 26 Desak Kejagung dan Kejati Jabar Ambil Alih Kasus

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Kasus dugaan pelanggaran hukum dalam proyek pembangunan gedung Rumah Sakit di Parung, Kabupaten Bogor, terus menuai sorotan tajam dari publik.Berdasarkan salinan...

 

ARTIKEL TERKAIT