9 Tahun Kerja Dibawah UMP Suriati Diberhentikan Tanpa Pesangon Klinik Pediatrica Husada

Makassar, (MGA) – Tragis, Tidak ada kontrak kerja, selama 9 tahun 3 bulan Suriati terima gaji dibawah UMP (upah minimun provinsi). Parahnya lagi, di PHK (pemutusan hubungan kerja) tanpa surat hanya sekedar penyampaian Lisan tanpa pesangon.

“Inilah nasib yang saya alami pak, Gaji dibayar tunai dari tahun 2013 sampai mei 2020, Juni 2020 sampai oktober 2022 via transfer, Tanpa slip gaji, sehingga kerja 9 tahun tidak diakui, dibawah UMP kemudian dibilang dipecat,” ungkap Suriati, pegawai Klinik Pediatrica Husada, Jumat, 23/12/2022.

Klinik pediatrica Husada pun menurut pengakuan Suriati tidak menyiapkan Absensi kehadiran karyawan, sehingga menghitung kehadiran dan lembur sulit diketahui secara pasti.

“Sering kami lembur pak, jadi kalau bapak tanya honor lembur ya tidak ada, kami selalu setia sama perusahaan selama ini, bahkan untuk lembur tidak pernah kami pertanyakan honor per jam nya,” tutur Suriati yang bertugas sebagai staf dokter ini.

Gaji per bulan Rp. 1,7 juta, BPJS Ketenagakerjaan baru dibayarkan rutin 2 tahun terakhir padahal telah bekerja 9 tahun, alasan dipecat pun karena akhir-akhir ini sering mengalami gangguan kehamilan.

Baca Juga:  Dandim 1414/Tator Bantu Dorong Truk Yang Terjebak Lumpur Saat Kembali Dari Kegiatan Pencanangan Kampung Pancasila Di Lembang Uluwai

“Kemarin waktu Tripartit di Disnaker Makassar malah saya dibilangi sudah dilaporkan ke polisi karena pencemaran nama baik dan penipuan, jadi saya bingung apa yang saya lakukan malah dituduh yang macam-macam,” ujar Suriati seorang istri 31 tahun.

Tambahnya lagi, “kemarin saya dipaksa pak bikin surat perjanjian pemutusan kontrak kerja, dengan pesangon cuman Rp. 1,7 jt (1 bulan gaji), tapi saya menolak, makanya saya membawa persoalan ini ke Disnaker Makassar.”

Klinik Pediatrica Husada pimpinan Dr.dr. Bob Wahyudin, SpAK, CIMI ini pun telah menunjuk seorang pengacara perempuan untuk menghadapi Suriati pada proses Tripartit di dinas tenaga kerja Makassar.

“Iye pak, perusahaan saya sudah tunjuk pengacara perempuan biasa dipanggil ibu Tiur, makanya kami minta LKBH Makassar dengan Direktur Muhammad Sirul Haq untuk mendampingi kami dalam proses sengketa ketenagakerjaan ini,” aku Suriati.

Sementara ditempat terpisah ketika mengontak Muhammad Sirul Haq Direktur LKBH Makassar memastikan mendampingi Suriati. “Betul kami sekarang yang mendampingi sesuai dari permintaan ibu Suriati sendiri, semoga kami amanah dalam mendampingi ibu Suriati sampai hak-haknya terpenuhi semuanya,” ujar Muhammad Sirul Haq Direktur LKBH Makassar, Jumat, 23/12/2022.

Baca Juga:  Pembekalan Kelompok Tani Nelayan Andalan Desa Purwasari,Dalam Program Ketahanan Pangan

Sementara menurut keterangan Dr.dr. Bob Wahyudin, SpAK, CIMI, kepala klinik Pediatrica Husada dalam keterangan berita acara Bipartit di Klinik Pediatrica Husada menyebutkan Suriati bukan karyawan klinik CV. Pediatrica Gemilang, Suriati adalah orang yang dimintai tolong oleh Dr.dr. Bob Wahyudin, SpAK, CIMI sebagai pribadi untuk membantu kelancaran praktek dan kepadanya diberikan upah secara pribadi.

Dr.dr. Bob Wahyudin, SpAK, CIMI selaku pimpinan Klinik Pediatrica Husada lebih lanjut mengungkap dalam berita acara Bipartit, bahwa Suriati diistirahatkan karena kondisi kehamilannya yang sangat rentan dan bisa membahayakan janin dan keselamatan ibunya. Bukan atas dasar sentimen pribadi tapi bentuk perhatian demi keselamatan janin dan ibunya.

LKBH Makassar sendiri dalam pendampingan Suriati memastikan hak-hak pekerja terpenuhi semua, termasuk kekurangan gaji selama ini yang sudah masuk tindak pidana ketenagakerjaan yang bisa diproses secara pidana.

Kontributor Sulsel : Muhammad Arifin rahim

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT