PDIP Siap Kawal Pemilu Damai 2024 Tanpa Identitas Politik

Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Hamka Haq mengatakan, partainya siap mensukseskan Pemilu 2024 dengan aman, damai dan tanpa kegaduhan dengan menggunakan politik identitas.

Karena itu dalam Mukernas Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Tahun 2022 dengan Tema: Moderasi Beragama Perkuat Persatuan Bangsa Sub Tema: Sukses Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama, salah satunya dibahas bagaimana bisa meredam politik identitas terjadi.

Adapun dalam Mukernas Baimusi itu turut dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang hadir secara virtual bersama ratusan pengurus Bamusi dari seluruh Indonesia.

Kemudian, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani, Wakil Sekjen DPP PDIP Utut Adianto.

Hamka Haq memimpin jajarannya bersama Sekretaris Falah Amru dan Bendahara Andi Ridwan Wittiri. Sekretaris Dewan Penasihat Bamusi yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah hadir secara virtual.

Baca Juga:  Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

“Rakorbidnas dan Rakornas ini akan merumuskan, akan menuruskan persiapan menghadapi tantangan eksternal dan sekaligus menyusun strategi internal bidang agama dan Bamusi untuk kontribusi memenangkan Pemilu 2024. Baik Pemilu Presiden dan Pileg dan Pilkada,” jelas Hamka.

Menurut Hamka, politik identitas ini acap kali menjual berbau agama dan pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2016. Bahkan, sekarang masih juga sering ditemui.

“Suka menista dan mengkafirkan umat agama lain, bahkan mengkafirkan sesama muslim yang berbeda mazhab dengannya. Lebih dari itu, selalu mempropagandakan bahwa negara Pancasila adalah negara thogut, dzalim harus diganti khilafah. Dan selalu memfitnah dan menghina pemerintah yang sah,” ungkap Hamka.

Bahkan, lanjut dia, saat ada pihak yang ditangkap polisi berkaitan dengan agama, dianggap anti Islam dan mengkriminalisasi pemuka agama.

Tak hanya itu, isu politik identitas juga sempat menyasar Megawati saat 2004, yang dimana muncul larangan memilih pemimpin perempuan, yang sebenarnya dalam agama tak mengenal hal tersebut.

Baca Juga:  Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, H. Firli Bahuri ; Aktualisasi Ahlakul Karimah Sebagai Motor ANTIKORUPSI dan Pemberantasannya di NKRI

Untuk mengatasi hal tersebut, maka rapat kali ini akan merumuskan strategi, langkah-langkah untuk meredam tantangan tersebut.

“Dan strategi merangkul masyarakat pemilih dengan pendekatan keagamaan yang moderat guna menarik minat masyarakat untik turut memenangkan partai kita dalam kontestasi 2024 yang akan datang,” jelas Hamka.

Sementara, Hasto Kristyiyanto memandang Rakornas dan Mukernas Bamusi ini dianggap penting lantaran di era demokrasi yang kapitalistik ini, banyak yang menggunakan berbagai cara untuk menang termasuk menggunakan politik agama.

“Bagi PDI Perjuangan berkeyakinan bahwa mereka yang menggunakan politik identitas itu pada dasarnya, kecendrungannya mereka tidak punya prestasi,” kata Hasto.

Dia menuturkan, mereka yang menggunakan politik identitas biasanya orang-orang yang tak memiliki kompeten.

“Orang-orang yang memang tidak punya suatu narasi yang memberikan inspirasi bagi seluruh warga bangsa di dalam mendorong setiap kemajuan,” tukas Hasto.(NR)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT