Pemantau Keuangan Negara Nilai Oknum Komisi Informasi Bersikap Arogansi

Jakarta, (MGA) – Pemantau Keuangan Negara PKN berharap agar para Oknum Komisioner Informasi mengunakan Pikiran yang cerdas dan Bijak ,dan mendukung Rakyat yang aktif memberantas dan mencegah Korupsi.

Hal itu disampaikan oleh Patar Sihotang, SH., MH. mengatakan jangan komisi informasi menghalangi kinerja PLN seharusnya mendukung sehingga program dan keuangan negara dipergunakan sebagaimana mestinya.

“Jangan malah kalian yang menghambat Kinerja Rakyat untuk memberantas korupsi sesuai amanat PP 43 Tahun 2018,” ucapnya.

Ditambahkan Patar, Jangan mencari cari kekurangan Rakyat Pemohon dan terkesan seperti Pembela Para badan Publik atau pemerintah atau penguasa penyelenggara keuangan anggaran , Salah satu Contoh PKN sudah mempunyai Lembar Berita negara yang resmi di keluarkan Badan Percetakan Negara , tapi masih di persoalkan masalah Lembaran negara.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Lantik Muhammad Ali sebagai KSAL di Istana Negara

“Kalau kalian Mencurigai Surat tersebut silahkan di cek atau konfirmasi ke Lembaga yang mengeluarkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Patar berharap agar Komisi Informasj untuk berkerja sesuai dengan amanat dan instruksi dari UU No. 14 Tahun 2008.

“Tolong lah kalian pahami dan hayati apa tujuan UU no 14 Tahun 2008 dan Di bentuk Komisi Informasi yang intinya menjamin rakyat mendapatkan Hak hak Konstitusi sesuai Pasal 28 F UUD 45,” harapnya.

Baca Juga:  <em>Kemendagri Gelar Anev dan Asisten Percepatan Realisasi APBD dan Penganggaran Penanganan Inflasi Provinsi, Kabupaten/Kota</em>

Ditandaskan Patar agar Komisi Informasj bekerja sesuai dengan rel yang sudah ditentukan jangan mencekal yang sudah resmi seolah – olah menghalangi kinerj.

“kami Minta agar kalian jaga Marwah dan Integritas Lembaga Komisi Informasi ,yang mana lembaga ini salah satu Pilar untuk membuka pintu keterbukaan dan transparansi ,yang dampaknya pencegahan korupsi ,karena kalau sudah terang dan trasparansi secara otomatis Korupsi akan sulit dan akan berkurang, sekali lagi PKN harapkan jangan malah membantu Termohon badan Publik pemegang kuasa anggaran, tapi banatu rakyat ungkap mister,” pungkasnya.

Rekomendasi Produk Shopee
Mesin Vacuum Sealer MakananLihat di Shopee

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Wagub Dimyati Jadikan Catur Cerminan Kerja Birokrasi Banten

BANTEN, JURNALISWARGA.ID - Wakil Gubernur Banten Dimyati menjadikan catur sebagai cerminan kerja birokrasi dalam rangka memeriahkan HUT ke-26 Banten.Kerja Birokrasi dan CaturJudul kegiatan tersebut menempatkan catur sebagai cerminan kerja birokrasi dalam peringatan HUT ke-26 Banten.Informasi dalam s

Pemkot Bogor Tekankan Standar Higiene Depot Air Minum

BOGOR, JURNALISWARGA.ID - Pemkot Bogor menekankan pentingnya standar higiene bagi pengelola depot air minum.Standar higiene depot air minumInformasi tersebut tercantum dalam judul item berita Pemkot Bogor yang dipublikasikan pada 8 Oktober 2026. Sumber RSS mencatat berita ini dalam kategori Pemkot B

Pemkot Bogor Tekankan Standar Higiene Depot Air Minum

BOGOR, JURNALISWARGA.ID - Pemkot Bogor menekankan pentingnya standar higiene bagi pengelola depot air minum.Standar higiene depot air minumInformasi tersebut tercantum dalam berita Pemerintah Kota Bogor bertanggal 7 Oktober 2026. Sumber RSS tidak memuat rincian mengenai bentuk penekanan, pihak yang

Rakor Pemprov Jabar Bahas Layanan Kesehatan hingga Rencana BRT

BOGOR, JURNALISWARGA.ID - Rakor Pemprov Jabar membahas layanan kesehatan hingga rencana BRT.Rakor Pemprov JabarJudul berita menyebut dua topik utama dalam rakor tersebut, yakni layanan kesehatan dan rencana BRT.Item RSS tidak memuat rincian mengenai waktu pelaksanaan, peserta, lokasi rapat, maupun h

Pemprov Kepri dan Ditjen Pemasyarakatan Perkuat Pembinaan Klien

KEPULAUAN RIAU, JURNALISWARGA.ID - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dan Ditjen Pemasyarakatan memperkuat pembinaan klien.Informasi tersebut tercantum dalam judul berita Pemprov Kepri bertanggal 7 Oktober 2026. Sumber RSS tidak memuat rincian mengenai bentuk pembinaan, pihak yang ha

 

ARTIKEL TERKAIT