Pemantau Keuangan Negara Nilai Oknum Komisi Informasi Bersikap Arogansi

Jakarta, (MGA) – Pemantau Keuangan Negara PKN berharap agar para Oknum Komisioner Informasi mengunakan Pikiran yang cerdas dan Bijak ,dan mendukung Rakyat yang aktif memberantas dan mencegah Korupsi.

Hal itu disampaikan oleh Patar Sihotang, SH., MH. mengatakan jangan komisi informasi menghalangi kinerja PLN seharusnya mendukung sehingga program dan keuangan negara dipergunakan sebagaimana mestinya.

“Jangan malah kalian yang menghambat Kinerja Rakyat untuk memberantas korupsi sesuai amanat PP 43 Tahun 2018,” ucapnya.

Ditambahkan Patar, Jangan mencari cari kekurangan Rakyat Pemohon dan terkesan seperti Pembela Para badan Publik atau pemerintah atau penguasa penyelenggara keuangan anggaran , Salah satu Contoh PKN sudah mempunyai Lembar Berita negara yang resmi di keluarkan Badan Percetakan Negara , tapi masih di persoalkan masalah Lembaran negara.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Harus Berikan Penghargaan Kepada Irjen Pol M. Fadil Imran Atas Prestasi Bongkar Jendral Polisi Terjerat Kasus Sindikat Narkoba

“Kalau kalian Mencurigai Surat tersebut silahkan di cek atau konfirmasi ke Lembaga yang mengeluarkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Patar berharap agar Komisi Informasj untuk berkerja sesuai dengan amanat dan instruksi dari UU No. 14 Tahun 2008.

“Tolong lah kalian pahami dan hayati apa tujuan UU no 14 Tahun 2008 dan Di bentuk Komisi Informasi yang intinya menjamin rakyat mendapatkan Hak hak Konstitusi sesuai Pasal 28 F UUD 45,” harapnya.

Baca Juga:  Peringati Hari Sumpah Pemuda, FKBN Bekerja Sama Pemuda Sufi's Gelar Webinar

Ditandaskan Patar agar Komisi Informasj bekerja sesuai dengan rel yang sudah ditentukan jangan mencekal yang sudah resmi seolah – olah menghalangi kinerj.

“kami Minta agar kalian jaga Marwah dan Integritas Lembaga Komisi Informasi ,yang mana lembaga ini salah satu Pilar untuk membuka pintu keterbukaan dan transparansi ,yang dampaknya pencegahan korupsi ,karena kalau sudah terang dan trasparansi secara otomatis Korupsi akan sulit dan akan berkurang, sekali lagi PKN harapkan jangan malah membantu Termohon badan Publik pemegang kuasa anggaran, tapi banatu rakyat ungkap mister,” pungkasnya.

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Rahmad Memberikan Apresiasi kepada Menteri Agus, Napi Korupsi “Keluyuran” Langsung Dikirim ke Nusakambangan 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, memberikan apresiasi tegas kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, atas langkah cepat...

Rapat Paripurna, DPRD Kota Bogor Bentuk 3 Pansus, Plototi LKPJ 2025 Hingga Tata Kelola Aset

HUMPROPUB, JURNALISWARGA.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor resmi membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD...

Pemkab Bogor Perkuat Tata Kelola Perizinan, Bupati Rudy Susmanto Dorong Investasi dan PAD 2026

Rudy Susmanto Perkuat Tata Kelola Perizinan untuk Dukung Pembangunan dan Tingkatkan PAD CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor terus memperkuat tata kelola perizinan sebagai langkah...

Pemkab Bogor Siapkan Pusat Layanan Haji Terpadu, Rudy Susmanto Perkuat Pelayanan Jamaah

Rudy Susmanto Tegaskan Komitmen Terus Tingkatkan Pelayanan HaJI CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah haji. Bupati...

Indonesia Business Forum 2026 Dorong Peluang Investasi di Sumatra Utara 2026

JURNALISWARGA.ID. Hong Kong, Republik Rangkat Tiongkok — KJRI Hong Kong menyelenggarakan Indonesia Business Forum 2026, pada Senin (13/4), mempromosikan Sumatra Utara sebagai destinasi potensial...

 

ARTIKEL TERKAIT