Webinar Kemendagri: Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pemilu Harus Terus Dijaga

Jakarta, (MGA) – Netralitas penyelenggara negara dalam pelaksanaan Pemilu merupakan sesuatu yang final dan perlu terus dijaga. Hal itu menjadi kesimpulan webinar bertajuk “Menjaga Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024”, Selasa (31/1/2023). Webinar ini merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung ekosistem Pemilu yang berkualitas.

Kesimpulan webinar tersebut disampaikan Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Pol & PUM Sri Handoko Taruna. Dia menegaskan, netralitas itu tidak hanya menyangkut Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga TNI/Polri termasuk penyelenggara Pemilu.

“Itu menjadi bagian yang sama-sama kita jaga netralitasnya,” terangnya.

Karena itu, lanjut Handoko, perlu adanya sosialisasi yang masif untuk terus memperkuat netralitas para penyelenggara negara dalam mendukung tahapan Pemilu yang berkualitas. “Perlu adanya sinergi antar-stakeholder dan perlu juga kita lakukan pencegahan dan pendeteksian dini (agar) tiap tahapan (Pemilu) ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Baca Juga:  Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembalap Diaspora Luis Leeds Mahendra Dapatkan Naturalisasi 2023

Dalam kesempatan itu, Ditjen Pol & PUM Kemendagri menghadirkan sejumlah narasumber dari lintas kementerian dan lembaga. Mereka di antaranya Anggota Bawaslu RI Puadi; Komisioner KPU RI Persadaan Harahap; Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Damayani Tyastianti; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN Iip Ilham Firman; perwakilan Puspom TNI Kolonel Laut (PM) Suhirto; serta perwakilan Biro Paminal Divisi Propam Mabes Polri Kombes Pol Harun Yuni Aprin.

Narasumber tersebut menyampaikan berbagai pandangan mengenai netralitas penyelenggara negara termasuk ikhtiar menjaganya. Misalnya yang disampaikan Anggota Bawaslu RI Puadi. Bawaslu, kata dia, telah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Polri, dan TNI untuk menjaga netralitas ASN, anggota Polri, maupun anggota TNI. Apabila ada penyelenggara negara yang tidak netral, Bawaslu juga akan memberikan rekomendasi kepada masing-masing instansi untuk ditindaklanjuti.

Baca Juga:  Tekan Inflasi, Mendagri Sebut Sejumlah Komoditas Perlu Diwaspadai

“Termasuk juga netralitas yang terjadi terutama di lingkungan penyelenggara (Pemilu) baik itu Bawaslu maupun KPU,” ujarnya.

Penyelenggara Pemilu yang tidak netral akan diproses baik berupa pembinaan internal masing-masing lembaga, maupun direkomendasikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja SDM Aparatur Kementerian PANRB Damayani Tyastianti menegaskan, netralitas ASN akan berpengaruh terhadap efektivitas birokrasi. Dia mengatakan, indeks efektivitas pemerintahan tidak terlepas dari birokrasi yang professional dan tidak memihak. “Artinya untuk menjadi ASN yang profesional dia tentunya harus netral,” jelasnya.

Hal ini, kata dia, sejalan dengan strategi nasional dalam pencegahan korupsi, yakni birokrasi yang kuat adalah yang tidak dapat diintervensi oleh kepentingan politik.

Puspen Kemendagri

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT