Bertemu PM Li Qiang, Presiden Jokowi Dorong Realisasi Kerja Sama Konkret Indonesia-RRT 2023

Jakarta, Jurnaliswarga.idPresiden Joko Widodo mendorong Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk turut mendukung realisasi sejumlah komitmen kerja sama dan investasi di Indonesia. Dorongan tersebut secara langsung disampaikan Presiden Jokowi kepada Perdana Menteri (PM) Li Qiang saat menggelar pertemuan bilateral pada Jumat, 8 September 2023 di Istana Merdeka, Jakarta.

“Presiden menyampaikan dan mencatat bahwa terdapat komitmen investasi baru sebesar 21,7 miliar USD dan komitmen perluasan investasi 44,89 miliar (USD) yang waktu itu disampaikan pada saat pertemuan bisnis di Chengdu,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya usai mendampingi Presiden Jokowi.

Bertemu PM Li Qiang, Presiden Jokowi Dorong Realisasi Kerja Sama Konkret Indonesia-RRT 2023

Dalam hal kerja sama infrastruktur, Menlu Retno mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berharap proyek kerja sama kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dapat segera terselesaikan. Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong implementasi konkret kerja sama antara Indonesia dan RRT dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Presiden juga mendorong implementasi konkret kerja sama OIKN dengan Shenzhen untuk perencanaan pembangunannya. Dan mengajak partisipasi aktif sektor swasta dan BUMN RRT di sektor konstruksi pembangunan IKN,” imbuhnya.

Baca Juga:  Kapolres Bogor dan Jajarannya Berikan Kejutan Ke Kodim 0621 di HUT TNI ke-78

Bertemu PM Li Qiang, Presiden Jokowi Dorong Realisasi Kerja Sama Konkret Indonesia-RRT 2023

Pada pertemuan tersebut, Menlu menyampaikan bahwa kedua pemimpin negara juga membahas terkait optimalisasi kerangka kerja sama di bidang perdagangan dan investasi yang menguntungkan. Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara meminta RRT menambah daftar ekspor produk Indonesia ke sana.

“Bapak Presiden mendorong peningkatan kerja sama perdagangan antara lain meminta dukungan untuk penambahan daftar ekspor seperti sarang burung walet dari Indonesia, kemudian pembukaan pasar bagi durian serta hasil pertanian dan hasil laut Indonesia,” lanjutnya.

Baca Juga:  Tinjau Persemaian Rumpin, Presiden: Indonesia Serius Tangani Perubahan Iklim

Sementara dalam hal konektivitas udara, Presiden memandang bahwa kerja sama antara Indonesia dengan RRT belum mencapai kapasitas yang maksimal. Untuk itu, Presiden mendorong penambahan penerbangan dari wilayah Indonesia menuju RRT.

“Konektivitas udara kedua negara belum mencapai kapasitas maksimal, tadi juga disebut oleh PM Li. Dan Presiden mengharapkan dapat ada penambahan penerbangan langsung yang menghubungkan kota-kota penting di Indonesia dan Tiongkok,” tandas Menlu Retno.

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

DPD PSI Kabupaten Bogor Bagikan 30 Ribu Masker untuk Warga

BOGOR, JURNALISWARGA.ID — Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap potensi dampak hamburan abu vulkanik akibat aktivitas Anak Gunung Krakatau, Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas...

D19DAYA 14 Tahun Mengabdi, Perkuat Integritas ASN Bersama KPK dan IPDN

JATINANGOR, JURNALISWARGA.ID — Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XIX atau D19DAYA menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, dan budaya kerja...

BPI KPNPA RI: WTP Bukan Jaminan Kabupaten Bogor Bersih Korupsi 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak boleh serta-merta dijadikan ukuran bahwa sebuah daerah telah bersih dari...

Mukhlis Basri Koordinasi BMKG-Basarnas, Warga Lampung Diminta Siaga 2026

BANDAR LAMPUNG, JURNALISWARGA.ID – Anggota DPR RI Komisi V, Drs. H. Mukhlis Basri, meminta masyarakat di Provinsi Lampung tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan menyusul...

Prof. Henry Desak Penegakan Hukum Utamakan Pembinaan, Bukan Penjara 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. menyerukan agar penegakan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan persoalan administratif tetap mengedepankan keadilan, proporsionalitas,...

 

ARTIKEL TERKAIT