Kejari Kendari Gelar Press Release Ungkap Dugaan Kasus Tindak Pidana Perpajakan Oleh Terdakwa “WDN” Selaku Direktur PT. BSJ

JURNALISWARGA.ID | KENDARIĀ – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari menggelar Press Release (Siaran Pers) Ungkap dugaan Kasus Tindak Pidana Perpajakan sebesar Rp.4.308.472.793,- (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa Inisial “WDN” selaku Direktur PT Bumi Sultra Jaya (BSJ), bertempat di Aula Kantor Kejari Kendari, Jalan Abdullah Silondae, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Senin (13/11/2023) sekira Pukul 13.30 Wita.

Dalam Press Release, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kendari Ronal H. Bakara, S.H., M.H mengungkapkan bahwa PT BSJ merupakan Perusahaan yang bergerak di Bidang Usaha Pengangkutan Hasil Pertambangan berupa Ore Nickel yang mempunyai beberapa Costumer (Pelanggan) antara lain PD. Perdana Cipta Mandiri (PCM), PT. Weda Bay Nickel (WBN), PT. Sinar Terang Mandiri (STM) dan PT. Sinar Karya Mustika (SKM).

IMG 20231113 134247 scaled
Exif_JPEG_420

Adapun Kronologis dari Perkara tersebut bahwa Terdakwa “WDN” selaku Direktur PT. BSJ yang bergerak di Bidang Usaha Pengangkutan Hasil Pertambangan berupa Ore Nickel selama Dua (2) Tahun berturut-turut, di mana pada bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dan bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah di potong atau di pungut dari beberapa Costumer tersebut diatas, sehingga menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp.4.308.472.793,- (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Baca Juga:  Disperindag Provinsi Sultra Dan BI Sultra Gelar Pasar Murah Tahap Pertama Jelang Ramadhan 1444 H
IMG 20231113 135055 scaled
Exif_JPEG_420

“Jumlah Kerugian Negara dari PPN yang tidak di setor ke Kas Negara oleh Terdakwa WDN selaku Direktur PT. BSJ sebesar Rp.4.308.472.793,- (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah),” ujar Ronald H. Bakara di depan para Awak Media saat melakukan Press Release.

Lanjut, di katakan Ronal (sapaan akrab, red) bahwa Pihaknya telah menetapkan Satu (1) Orang Terdakwa berinisial “WDN” selaku Direktur PT. BSJ.

“Dan saat ini, Kasusnya sedang di sidangkan di Pengadilan,” tuturnya.

IMG 20231113 140033 scaled
Exif_JPEG_420

Ronal juga menambahkan bahwa Penegakan Hukum tidak cukup hanya di Pidana Badan, tapi juga di upayakan maksimal untuk Pengembalian Uang Negara.

“Ini sesuai pesan dari Jaksa Agung dan Kajati Sultra agar di upayakan terus menerus mencari Hal-hal untuk Pengembalian Kerugian Negara,” tambahnya.

IMG 20231113 140139 scaled
Exif_JPEG_420

Dalam Kasus ini, Terdakwa “WDN” telah menyerahkan langsung sejumlah Uang senilai Rp.4.308.472.793,- (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) kepada Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang di pimpin oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Tipidsus) Enjang Slamet serta di saksikan Kajari Kendari Ronal H. Bakara, S.H., M.H, Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Bustanil Nadjamuddin Arifin, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Ld. Rubiani, S.H., M.H, Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubagbin) Mananda J. Manullang, S.H., M.H, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (Kasi PB3R) Dr. Rahmi Yunita dan Pihak dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk.

Baca Juga:  Irjen M Fadil Imran Buktikan Komitmen Nya Ungkap Peredaran Narkoba Yang Melibatkan<br>Irjen Teddy Minahasa Jadi Pengedar
IMG 20231113 140233 scaled
Exif_JPEG_420

“Nah, Uang ini tidak Kita simpan di Kantor tapi di titipkan ke Rekening Penampungan Sementara yakni Rekening BRI sambil menunggu Keputusan Pengadilan dan di harapkan Uang ini di nyatakan di rampas untuk Negara,” jelas Kajari Kendari.

“Untuk itu, Kami mohon dukungan Rekan-rekan Media dan seluruh Masyarakat agar Kejari Kendari Komitmen dalam melakukan Penegakan Hukum termasuk Mengembalikan Kerugian Negara, Menyelamatkan Keuangan Negara yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Perpajakan dan Sebagainya,” pungkas dan tutupnya.

IMG 20231113 140245 scaled
Exif_JPEG_420

Untuk diketahui, Terdakwa di ajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum Kejari Kendari dengan Pasal Dakwaan yaitu Melanggar Pasal 39 Ayat (1) Huruf i Undang -Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir di ubah dengan UU N. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP..

Liputan/Editor : Muhammad Irwansyah (Wartawan Muda PWI Angkatan Ke-26).

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT