Dianggap Tidak Prosedural terkait Pengadaan Barang dan Jasa DPD BPI KPNPA RI Bogor Raya Siap Bawah Aduan Ke Mabes Polri

Bogor, Jurnaliswarga.id – Ketua BPI KPNPA RI BOGOR RAYA menanggapi dan buka suara Dengan adanya Surat dari DPN BPI KPNPA RI Agar mengumpulkan bukti valid dan bukti lainya yang mendukung terkait adanya kegaduhan tentang polemik pengadaan barang dan jasa di kab Bogor,
Berdasarkan isi surat dari dewan pimpinan nasional BPI KPNPA RI bahwa dan agar DPD BPI KPNPA BOGOR RAYA membuat aduan masyarakat atas kegaduhan tersebut di atas
Yang merunut kepada :

Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Baca Juga:  Pemdes Sukadamai Gelar Lokakarya Mini, Fokus pada Kesehatan Ibu dan Anak serta Penanganan Stunting

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi dalam pengadaan barang dan jasa adalah sangat penting, karena kedua konsep ini berimplikasi terhadap tanggung jawab pidana.

Setelah wartawan kami menghubungi dan bisa komunikasi langsung di kediaman Ketua DPD BPI KPNPA BOGOR RAYA Bahwa kegaduhan tentang E- KATALOG di kabupaten Bogor bukan hanya baru tetapi sudah beberapa kali.

Diantaranya adalah pengadaan E- KATALOG di dinas pendidikan yang sangat fantastis ,Di tahun 2024 ini, Disdik Kabupaten Bogor sendiri mengadakan proyek e-katalog sekitar Rp 350 miliar, yang terbagi dalam 450an paket proyek e-katalog.

Proyek e-katalog 450 paket ini mulai dari terkecil sekitar Rp 1 jutaan hingga paling besar mencapai Rp 70 miliar.

Dari informasi yang dihimpun redaksi, ada sekitar 14 paket e-katalog Disdik Kabupaten Bogor yang dilaksanakan di tahun 2024 nilainya sekitar Rp 300an miliar tersebut.

Baca Juga:  <em>Sigap Kapolres Bogor Bantu Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya Tegar Beriman</em>

Sekarang sedang gaduh pengadaan mebeul dan PJU di pemdes yang di selenggarakan dan PPK nya di dinas DPMD kisaran angka keseluruhan dua paket E- kATALOG tersebut kisaran 70 milyar
Jika di cermati secara seksama semuanya berbau KKN dan non mekanisme yang benar.

Berdasarkan SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 144/SK.DPN/ SK- DPD. BOGOR / I /2025, tentang Susunan Pengurus DEWAN PIMPINAN DAERAH BADAN PENELITI INDEPENDEN
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN PENGAWAS ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA BOGOR RAYA PROVINSI JAWA BARAT.

KETUA DEWAN PEMBINA : Kapten. Inf. Irian Yanto.
ANGGOTA : One Setiawan

KETUA DEWAN Pengawas : Fitriadi, SE

KETUA : Rizwan Riswanto.S.Ip.
SEKRETARIS : Syatir,S.P.,M.Si.
BENDAHARA : Nimbrod Rungga, A.Md.,S.Th

KABID. INVESTIGASI & INTELIJEN : Agus Muchtar
ANGGOTA : Glen Marlon Lasut.

KABID. HUMAS : Sugih Taufik
KABID MEDIA PUBLIKASI : Syamsudin
ANGGOTA : Cahyo Priyonugroho

KABID HUKUM & HAM:
Hana Hasanudin,SH

Kasatgas Tripikor Bogor:
Nimbrod Rungga, A.Md.,S.Th

Di Tanda Tangani
DRS. TUBAGUS RAHMAD xx SUKENDAR, S.Sos., SH
Ketua Umum

EKO SUPAHWONO,SH.,MH
Sekretaris Jenderal

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT