JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) secara tegas mendesak pihak-pihak yang diduga sebagai buzzer di media sosial untuk segera menyampaikan permintaan maaf terbuka atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Jenderal (Purn) Dr. Taufik Hidayat. Jika tidak diindahkan, BPI KPNPA RI memastikan akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum dengan melaporkannya ke Polda Jawa Barat.
Tim hukum BPI KPNPA RI menilai beredarnya konten di TikTok dan sejumlah platform media sosial lainnya telah menyeret-nyeret nama Jenderal Taufik Hidayat secara tidak bertanggung jawab, seolah-olah beliau berada di balik manuver politik yang berseberangan dengan KDM. Padahal, sejak awal Jenderal Taufik Hidayat dikenal konsisten mendukung kinerja pemerintah daerah dan tidak pernah merecoki atau mengintervensi jalannya pemerintahan KDM.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, mengecam keras konten-konten tersebut karena dinilai menyesatkan, mengandung fitnah, serta menghina kehormatan pribadi Jenderal Taufik Hidayat sekaligus Partai Gerindra.
“Konten itu jelas menyesatkan, mengandung fitnah, dan mencederai kehormatan pribadi serta partai. Kami tidak akan tinggal diam,” tegas Rahmad, Senin (9/2/2026).
Rahmad menegaskan bahwa Jenderal (Purn) Dr. Taufik Hidayat merupakan figur dengan rekam jejak panjang, berintegritas tinggi, dan memiliki loyalitas yang tidak diragukan terhadap Partai Gerindra. Saat menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Jenderal Taufik dikenal menjunjung tinggi etika politik dan bersikap ksatria.
Ia mengungkapkan fakta penting yang perlu diketahui publik, bahwa Jenderal Taufik Hidayat berulang kali diminta langsung oleh Presiden RI terpilih, Jenderal Prabowo Subianto, untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Namun permintaan tersebut ditolak secara terhormat.
“Beliau memilih tidak maju karena ingin fokus mengerahkan seluruh kekuatan politik Gerindra Jawa Barat untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden RI pada Pemilu 2024,” ujar Rahmad.
Menurutnya, keputusan tersebut terbukti tepat. Kemenangan Prabowo Subianto menjadi kebanggaan tersendiri bagi Jenderal Taufik Hidayat.
“Bagi beliau, kemenangan Presiden Prabowo adalah kehormatan dan kebahagiaan tersendiri,” tambahnya.
Terkait dinamika politik Jawa Barat saat ini, Rahmad menilai sejumlah kebijakan yang diambil KDM sebagai Gubernur Jawa Barat dinilai tidak lagi sejalan dengan garis perjuangan dan kebijakan Partai Gerindra. Hal tersebut, kata dia, memicu kegelisahan di internal kader.
“Banyak kader menilai kebijakan KDM justru kerap berseberangan dengan arah perjuangan Gerindra. Ini sudah dipandang sebagai bentuk perlawanan politik terbuka,” ungkapnya.
Rahmad juga menyinggung rekam jejak politik KDM yang dinilai tidak konsisten dalam berpartai.
“KDM dikenal mudah berpindah partai demi kepentingan politik. Dari Golkar, ke Gerindra, dan kini santer dikabarkan membuka komunikasi dengan PDI Perjuangan sebagai bagian dari ambisi menuju Pilpres 2029,” katanya.
Ia menambahkan, saat masih berada di Partai Golkar, KDM disebut-sebut enggan bersaing dengan Ridwan Kamil sebelum akhirnya memilih pindah ke Gerindra.
“Jika pola seperti ini terus berulang, publik bisa menilai sendiri arah dan kepentingan politik yang bersangkutan,” tegas Rahmad.
Lebih lanjut, Rahmad menyatakan keberatan keras atas konten media sosial yang dinilai mengolok-olok dan merendahkan Jenderal Taufik Hidayat, yang juga menjabat sebagai Pembina BPI KPNPA RI.
“Ini bukan sekadar serangan pribadi, tapi juga pelecehan terhadap organisasi kami. Kami mengecam segala bentuk fitnah, penghinaan, dan framing jahat di media sosial,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Rahmad mengimbau para buzzer dan pengguna media sosial agar menghentikan narasi provokatif, serta mengedepankan etika, fakta, dan tanggung jawab hukum dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
(Red)