Beban Kerja dan Risiko Tinggi, BPI KPNPA RI Dorong Presiden Tingkatkan Kesejahteraan Jaksa

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Profesi jaksa dinilai memiliki beban kerja serta risiko yang sangat tinggi dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Namun ironisnya, tingkat kesejahteraan jaksa hingga kini masih dinilai tertinggal dan belum sebanding dengan tanggung jawab besar yang diemban.

Menanggapi kondisi tersebut, Badan Pemantau Independen Kebijakan Publik Nasional dan Aparatur Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan para jaksa di seluruh Indonesia.

Baca Juga:  Pemkot Bogor Tata Wajah Taman Heulang, Dedie A. Rachim Siapkan Kawasan Kuliner Terpadu 2026

BPI KPNPA RI menilai bahwa jaksa merupakan garda terdepan dalam sistem peradilan pidana yang kerap menghadapi tekanan, ancaman, serta kompleksitas perkara hukum. Oleh karena itu, perhatian negara terhadap kesejahteraan jaksa menjadi hal yang sangat penting.

“Kesejahteraan jaksa dan pegawai Kejaksaan perlu segera ditingkatkan agar mereka dapat bekerja secara profesional, independen, dan maksimal dalam menegakkan hukum dan keadilan,” ujar Rahmad Sukendar, dalam keterangannya. Sabtu (7/2/26.)

Baca Juga:  Kinerja Kejagung Moncer, Koruptor Kalap Serang Pribadi Jaksa Agung

Lebih lanjut, BPI KPNPA RI meminta Presiden Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dan kebijakan strategis guna meningkatkan kesejahteraan para jaksa dan pegawai Kejaksaan . Menurutnya, peningkatan kesejahteraan akan berdampak langsung pada kualitas kinerja penegakan hukum di Indonesia.

“Dengan kesejahteraan yang layak, jaksa dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, berintegritas, dan fokus, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dapat terus meningkat,” tutup kang Tebe. (Red)

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

BPI KPNPA RI: WTP Bukan Jaminan Kabupaten Bogor Bersih Korupsi 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak boleh serta-merta dijadikan ukuran bahwa sebuah daerah telah bersih dari...

Mukhlis Basri Koordinasi BMKG-Basarnas, Warga Lampung Diminta Siaga 2026

BANDAR LAMPUNG, JURNALISWARGA.ID – Anggota DPR RI Komisi V, Drs. H. Mukhlis Basri, meminta masyarakat di Provinsi Lampung tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan menyusul...

Prof. Henry Desak Penegakan Hukum Utamakan Pembinaan, Bukan Penjara 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. menyerukan agar penegakan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan persoalan administratif tetap mengedepankan keadilan, proporsionalitas,...

Tubagus Rahmad Sukendar, Tokoh Banten yang Konsisten Mengawal Pemberantasan Korupsi dan Pengawasan Anggaran Negara

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Nama Tubagus Rahmad Sukendar, yang akrab disapa Kang Tb Sukendar, dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat Banten yang selama lebih dari...

Ketua APUDSI Kabupaten Bogor Apresiasi Penjaringan Calon BPD 2026

TAMANSARI, JURNALISWARGA.ID — Partisipasi masyarakat dalam proses penjaringan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapat apresiasi dari Ketua Majelis Kesejahteraan Daerah Asosiasi Pelaku Usaha...

 

ARTIKEL TERKAIT