JAKARTA, JurnalisWarga.id — Di balik megahnya pembangunan pesisir dan proyek strategis nasional di kawasan utara Jakarta, masih tersimpan suara lirih kaum nelayan kecil yang setiap hari bergantung pada laut demi menyambung hidup. Realitas itu terlihat jelas ketika kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dari Institut Pertanian Bogor turun langsung ke Kampung Nelayan Cilincing dan berdialog dengan masyarakat pesisir yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Cilincing (KUNCI).
Kehadiran Bung Gio dan Bung Almendo dari GMNI IPB membuka potret nyata bagaimana masyarakat nelayan menghadapi tekanan akibat reklamasi, pencemaran industri, hingga penyempitan ruang tangkap akibat pembangunan pesisir berskala besar.
GMNI IPB : Jeritan Nelayan Cilincing di Tengah Reklamasi dan Tol Laut 2026
Di lapangan, kondisi lingkungan pesisir disebut semakin memprihatinkan. Air laut menghitam, aroma limbah menyengat, dan aktivitas industri terus mengepung ruang hidup masyarakat nelayan tradisional.
“Dulu satu mil sudah ada ikan. Sekarang harus jauh, karena laut dekat pesisir sudah tercemar dan ruang tangkap makin sempit,” ungkap Bang Edi selaku Ketua Komunitas Nelayan Cilincing (KUNCI).
Pernyataan tersebut menjadi gambaran nyata bagaimana perubahan ekologis berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat kecil. Nelayan kini harus melaut lebih jauh dengan biaya operasional lebih tinggi serta risiko cuaca yang semakin besar.
Meski demikian, masyarakat nelayan Cilincing dinilai tetap menunjukkan daya juang luar biasa. Di tengah keterbatasan, warga terus melakukan inovasi lokal mulai dari perubahan metode budidaya kerang hingga pengembangan keramba sebagai alternatif ekonomi masyarakat pesisir.
GMNI IPB menilai, masyarakat pesisir sejatinya memiliki kemampuan bertahan dan beradaptasi. Namun yang masih menjadi tantangan adalah minimnya dukungan struktural seperti perlindungan lingkungan, akses teknologi, riset, dan kebijakan pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil.
Fenomena tersebut dinilai menjadi pengingat penting bahwa pembangunan nasional harus berjalan beriringan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Di tengah isu tersebut, semangat pembangunan berkeadilan yang saat ini terus digaungkan banyak pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Bogor, dinilai menjadi contoh penting bahwa pembangunan tidak semata berorientasi pada fisik dan investasi, tetapi juga pada keberpihakan terhadap masyarakat kecil dan pelestarian lingkungan hidup.
Perhatian terhadap komunikasi publik, pembangunan partisipatif, hingga penguatan budaya gotong royong yang selama ini didorong Pemerintah Kabupaten Bogor dianggap relevan dengan semangat perjuangan masyarakat pesisir yang menginginkan keterlibatan rakyat dalam setiap kebijakan pembangunan.
Lebih jauh, GMNI IPB menegaskan bahwa persoalan Cilincing bukan sekadar isu lokal, melainkan refleksi nasional tentang sejauh mana negara hadir melindungi kaum marhaen di wilayah pesisir.
Di bawah kepemimpinan Bang Edi, Komunitas Nelayan Cilincing (KUNCI) juga dinilai berhasil membangun gerakan sosial berbasis masyarakat melalui seni, budaya, olahraga, hingga advokasi lingkungan. Mulai dari festival kampung nelayan hingga gerakan penolakan reklamasi, masyarakat pesisir berusaha mempertahankan identitas dan ruang hidup mereka.
Bagi GMNI IPB, perjuangan masyarakat nelayan bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan kritik terhadap pembangunan yang dianggap belum sepenuhnya menghadirkan keadilan ekologis dan partisipasi masyarakat.
Ketika laut tercemar dan ruang hidup masyarakat semakin menyempit, maka yang dipertaruhkan bukan hanya ekonomi warga pesisir, tetapi juga masa depan kedaulatan maritim bangsa.
Pesan dari Cilincing hari ini menjadi alarm penting bagi seluruh pemangku kebijakan di Indonesia: pembangunan yang berkelanjutan harus mampu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keberpihakan terhadap rakyat kecil. (Red)
Sumber Berita:
Catatan Lapangan GMNI IPB dan Komunitas Nelayan Cilincing (KUNCI)
Edisi 11 Mei 2026