M. Hasani, ST, Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Tinjau Lokasi Proyek TPT Mangkrak di Desa Sukadamai

Dramaga, Jurnaliswarga.id – Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di ruas Jalan Kretek Petir Desa Sukadamai Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, diduga mengalami keterlambatan dan berpotensi mangkrak. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas warga serta meningkatkan risiko bencana longsor di wilayah tersebut.

Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, M. Hasani, ST, melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek pada Kamis, 17 April 2025. Proyek pembangunan TPT tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.251.618.000, berdasarkan kontrak bernomor 620/C.0001-33.3004/DPT-JLN/PPjj.2/SPMK/DPUPR, yang ditandatangani pada 9 September 2024. Masa pelaksanaan proyek direncanakan selama 106 hari kalender. Proyek ini dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi CV. Surya Sari Putra, dengan pengawasan oleh konsultan PT. Adhimas Cipta Dwipantara.

Dalam wawancaranya dengan media, Hasani menegaskan pentingnya penyelesaian proyek tersebut.

Baca Juga:  Bhabinkamtibmas Wilayah Hukum Polsek Jasinga Polres Bogor giat sambang sampaikan pesan kamtibmas dan Ajak Cegah TPPO 2023

“Saya sudah sampaikan kepada dinas terkait bahwa pekerjaan ini harus segera dituntaskan. Apabila pihak pelaksana tidak menyelesaikan proyek sesuai kontrak, dinas terkait harus mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan untuk memasukkan perusahaan ke dalam daftar hitam (blacklist),” ujar Hasani.

Lebih lanjut, Hasani menekankan bahwa proyek tersebut tidak hanya harus diselesaikan, tetapi juga harus dilengkapi dengan pembangunan struktur pengaman tambahan.

“Kondisi di lapangan sangat rawan longsor. Bila tidak ditangani dengan serius, bisa berdampak pada bangunan rumah yang berada di bawahnya,” tambahnya.Hasani juga mendesak dinas teknis agar segera memanggil pihak pelaksana proyek guna meminta pertanggungjawaban dan klarifikasi. Ia memastikan bahwa Komisi III DPRD Kabupaten Bogor akan segera memanggil dinas terkait untuk melakukan evaluasi terhadap progres pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur tahun anggaran 2024 yang belum tuntas.

Baca Juga:  Jaga Kondusifitas di wilkum Polsek Nanggung Polres Bogor Gencarkan Patroli dan Pengawasan Terkait TPPO 2023

M. Hasani, ST, Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Tinjau Lokasi Proyek TPT Mangkrak di Desa Sukadamai

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur hak dan kewajiban pengguna serta penyedia jasa, termasuk sanksi atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan proyek.

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yang mengatur mekanisme pengadaan, pelaksanaan kontrak, dan pengenaan sanksi kepada penyedia jasa yang wanprestasi.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan wewenang kepada DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja OPD. ( Ade Suhendar)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT