Dedie A. Rachim Kawal SPMB 2026, Pemkot Bogor Perketat Cegah Kecurangan

BOGOR, JurnalisWarga.id — Pemerintah Kota Bogor bersama jajaran Forkopimda dan Dewan Pendidikan memperkuat komitmen untuk menghadirkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 yang transparan, bersih, dan bebas kecurangan.
Komitmen tersebut ditandai melalui penandatanganan dukungan bersama SPMB Tahun 2026 di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Selasa (12/5/2026), sekaligus pemaparan sistem penerimaan murid baru oleh Pemerintah Kota Bogor dan Forkopimda. Dedie A. Rachim Kawal SPMB 2026, Pemkot Bogor Perketat Cegah Kecurangan 2026

Dedie A. Rachim menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari keseriusan Pemerintah Kota Bogor dalam memastikan proses penerimaan siswa berjalan adil, objektif, dan sesuai aturan.

“Kita ingin menghindari adanya kecurangan, di mana selama ini mungkin ada yang pindah KK, kemudian juga pindah domisili, dan lain sebagainya. Kita juga meminimalisasi terjadinya hal-hal yang sifatnya transaksional,” ujar Dedie Rachim.

Menurutnya, Pemkot Bogor kini memperketat pengawasan terhadap praktik manipulasi data kependudukan, termasuk perpindahan kartu keluarga dan domisili yang tidak sesuai ketentuan.

Baca Juga:  Indonesia–Korsel Perkuat Pengendalian Karhutla, Bangun Pusat Manajemen Kebakaran Hutan di OKI

Pemerintah juga memastikan bahwa calon siswa yang menggunakan jalur domisili benar-benar tinggal di wilayah yang didaftarkan. Pengawasan tersebut melibatkan Dinas Pendidikan Kota Bogor, Dinas Sosial Kota Bogor, Disdukcapil Kota Bogor, aparatur wilayah, hingga unsur TNI dan Polri.

Dedie menegaskan bahwa ke depan tidak boleh lagi ada praktik “titip nama” dalam kartu keluarga demi mendapatkan akses sekolah tertentu.

“Sehingga ke depan tidak boleh lagi ada praktik menitipkan nama dalam kartu keluarga, sebab siswa yang berpindah harus satu keluarga dengan orang tua jika orang tua tersebut masih ada,” tegasnya.

Dalam SPMB Tahun 2026 tingkat SD dan SMP, Pemerintah Kota Bogor tetap menerapkan empat jalur penerimaan yakni afirmasi, domisili, prestasi, dan mutasi. Namun, sistem kuota kini diperketat untuk meminimalisasi potensi penyimpangan.

“Jadi empat jalur ini hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, cuma nanti persentasenya domisili kota itu 90 persen, luar kota 10 persen. Kemudian jalur mutasi orang tua 5 persen. Jadi memang sudah kita coba minimalisasi bibit-bibit kecurangan,” jelas Dedie.

Baca Juga:  Diduga Pembangunan SDN 05 Pasir eurih, Tidak Memenuhi Standar Spesifikasi

Langkah tegas Pemkot Bogor tersebut mendapat dukungan dari DPRD Kota Bogor. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal implementasi sistem agar berjalan transparan dan akuntabel.

“Kami juga di Komisi IV akan mengundang kembali pihak Disdik, Dinsos, dan Disdukcapil untuk memastikan sistem-sistem yang tadi dipaparkan itu sudah sesuai,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa DPRD ingin memastikan kebijakan yang disusun pemerintah benar-benar efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Penguatan sistem SPMB tersebut dinilai menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota Bogor dalam membangun tata kelola pendidikan yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(nR)

Sumber Link Berita:Klik disini
Pemerintah Kota Bogor

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Gubernur Ansar dan Suharso Bahas Transformasi Ekonomi Pembangunan Kepri

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, melangsungkan pertemuan strategis bersama Suharso Monoarfa guna membahas agenda penting terkait rancangan arah transformasi ekonomi dalam rangka memperkuat pembangunan daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).Pertemuan koordinasi tingkat tinggi ini meni

Bupati dan Wabup Turun Berlomba, Tradisi Mosonggi

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka turun langsung mengikuti perlombaan tradisi Mosonggi yang diselenggarakan dalam rangkaian peringatan Hari Kebudayaan Mekongga di Kabupaten Kolaka, Rabu (18/11/2026). Partisipasi aktif jajaran pimpinan daerah tersebut menjadi magnet perhatian sekaligus wujud n

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

 

ARTIKEL TERKAIT