Prabowo Turunkan Bunga PNM Mekaar, Pemerintah Perkuat Ekonomi Rakyat Kecil 2026

Jakarta, Jurnaliswarga.id – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat kecil dengan menginstruksikan penurunan suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar hingga di bawah 9 persen. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas akses pembiayaan yang lebih adil bagi keluarga prasejahtera.
Prabowo Turunkan Bunga PNM Mekaar, Pemerintah Perkuat Ekonomi Rakyat Kecil , Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Presiden menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil memperoleh beban bunga pinjaman lebih tinggi dibanding kelompok usaha besar. Menurutnya, kondisi tersebut bertentangan dengan semangat keadilan sosial yang menjadi dasar negara.

“Bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” tegas Presiden Prabowo.

Baca Juga:  Konsisten Jaga Lingkungan, IHC RS Pertamina Prabumulih Raih Penghargaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih.

Kebijakan tersebut disambut positif karena dinilai akan memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha ultra mikro, khususnya kaum ibu dan keluarga prasejahtera, untuk mengembangkan usaha tanpa terbebani bunga tinggi.

Presiden juga menyoroti pentingnya reformasi sistem ekonomi nasional agar lebih berpihak kepada rakyat kecil. Ia menilai selama ini akses pembiayaan murah justru lebih mudah diperoleh kelompok usaha besar dibanding masyarakat bawah.

“Orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila,” ujar Presiden.

Selain fokus pada pembiayaan rakyat kecil, Presiden Prabowo turut menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga mempercepat reformasi birokrasi serta memangkas hambatan perizinan usaha yang selama ini dikeluhkan para pelaku usaha dan investor.

Baca Juga:  Inilah Harapan Enam Dubes Negara Sahabat, Ingin Majukan Kerja Sama dengan Indonesia

Pemerintah bahkan akan membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan yang dinilai tumpang tindih dan menghambat investasi nasional. Langkah ini diyakini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat iklim usaha, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus membenahi sistem agar lebih efisien, transparan, dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

“Pengusaha yang benar-benar mau bekerja harus dibantu dan didukung,” tandas Presiden Prabowo.

Kebijakan penurunan bunga PNM Mekaar ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah hadir untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat sekaligus menghadirkan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Red/nR)

Sumber Berita:
BPMI Sekretariat Presiden Republik Indonesia, 14 Mei 2026.

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT