Menkomdigi Ajak Masyarakat Jaga Aksi Damai dan Ruang Digital 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dan menerima berbagai aspirasi masyarakat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengajak seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan pendapat melalui aksi demonstrasi untuk tetap menjaga ketertiban, keselamatan bersama, serta kualitas ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab. Menkomdigi Ajak Masyarakat Jaga Aksi Damai dan Ruang Digital 2026

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/6/2026), Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Menurutnya, kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam proses demokrasi yang harus didengar dan direspons melalui mekanisme yang tepat.

“Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat. Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi. Karena itu, ruang untuk menyampaikan aspirasi harus tetap kita jaga bersama,” ujar Meutya Hafid.

Baca Juga:  Pemkab Bogor Lakukan Pemeliharaan Jembatan Leuwiranji, Penutupan Jalan Total Mulai 13–31 Desember 2025

Meutya menjelaskan, penyampaian aspirasi secara damai akan membuat pesan yang disampaikan masyarakat lebih efektif, mudah dipahami, serta memberikan dampak positif bagi proses pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar setiap aksi dilakukan dengan mengedepankan ketertiban dan tidak disertai tindakan yang merugikan masyarakat maupun fasilitas umum.

“Kritik boleh disampaikan dengan tegas, tetapi harus tetap damai. Jangan mudah terprovokasi sehingga memicu kekerasan, perusakan, pembakaran, penyerangan, atau tindakan lain yang membahayakan masyarakat,” tegasnya.

Selain situasi di lapangan, Menkomdigi juga menaruh perhatian besar terhadap kondisi ruang digital yang semakin menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Menurut Meutya, masyarakat perlu memahami adanya fenomena ilusi algoritma di media sosial, di mana konten yang terus muncul di linimasa belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Algoritma dapat memperkuat pola interaksi tertentu sehingga menciptakan persepsi yang tidak selalu sesuai dengan fakta di lapangan.

Baca Juga:  Rayakan HUT Emas, HKTI Sukses Gelar Tanifest di Alun-Alun Kota Serang 2023

“Jangan langsung menganggap linimasa sebagai gambaran lengkap keadaan. Periksa informasi dari berbagai sumber, pahami konteksnya, dan jangan mudah terprovokasi,” katanya.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hoaks, disinformasi, manipulasi video, maupun potongan informasi tanpa konteks yang berpotensi menimbulkan keresahan dan perpecahan di tengah masyarakat.

Langkah yang disampaikan Menkomdigi tersebut mendapat respons positif karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat demokrasi yang sehat, menjaga persatuan bangsa, serta menciptakan ruang digital yang aman dan produktif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara damai, konstruktif, dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional serta penguatan demokrasi Indonesia.(Red/nR)

Sumber Informasi:
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), 12 Juni 2026.

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT