JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Ketua Umum PB FORMULA (Forum Ulama dan Aktivis Islam), Tuan Guru Drs. Dedi Hermanto, mengapresiasi penyelenggaraan Mudzakaroh Hukum Nasional dan Apresiasi Penegakan Hukum Sahabat Dhuafa dan Faqir Miskin yang Mencari Keadilan yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 21.00 WIB tersebut diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan MUI melalui Komisi Hukum MUI sebagai forum strategis untuk memperkuat komitmen terhadap penegakan hukum yang berkeadilan, khususnya bagi masyarakat dhuafa dan fakir miskin.
Acara dihadiri Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Sesjampidum) Kejaksaan Agung, Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol, serta Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin. Sementara itu, perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia tidak hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam keterangannya, Tuan Guru Dedi Hermanto menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum nasional tersebut. Menurutnya, pembahasan mengenai akses keadilan bagi masyarakat miskin merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum yang berpihak kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
Namun demikian, ia menilai anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih belum memadai. Berdasarkan data yang disampaikan, anggaran bantuan hukum pada 2025 melalui APBN yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM direncanakan sekitar Rp56,3 miliar dan disalurkan kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terverifikasi untuk layanan litigasi maupun nonlitigasi secara gratis.
“Anggaran tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan serta besarnya kebutuhan masyarakat miskin untuk memperoleh akses keadilan,” ujar Dedi Hermanto.
Selain itu, Ketua Umum PB FORMULA juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Menurutnya, hukum harus ditegakkan secara setara kepada seluruh warga negara tanpa memandang jabatan maupun kedudukan.
“Hukum jangan hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, adil, dan tidak pandang bulu agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum semakin kuat,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PP Wanita FORMULA, Puteri Fajriah, ST., serta Ketua PP Pemuda FORMULA, Dr. Chairul Hakim, SE., MM., MAIS.
Melalui forum ini, PB FORMULA berharap lahir rekomendasi konkret yang mampu memperkuat akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu sekaligus mendorong terwujudnya sistem penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. (Red/nR)
Sumber: Press Release PB FORMULA, 2 Juli 2026.