KOLAKA, JURNALISWARGA.ID — Bupati Kolaka H. Amri, S.STP., M.Si., memperkuat langkah pemerintah daerah dalam mempercepat digitalisasi bantuan sosial melalui penguatan administrasi kependudukan dan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Upaya tersebut ditandai dengan pembukaan kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk melalui layanan jemput bola yang digelar di Aula Sasana Praja, Kabupaten Kolaka, Jumat (24/7/2026).
Program ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih modern, akurat, transparan, dan tepat sasaran. Penguatan data kependudukan dinilai menjadi fondasi penting agar bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kolaka menyampaikan apresiasi kepada Dewan Ekonomi Nasional, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), serta Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas kepercayaan menjadikan Kabupaten Kolaka sebagai salah satu daerah percontohan digitalisasi bantuan sosial.
Kabupaten Kolaka tercatat sebagai salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi percontohan sekaligus satu-satunya daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan dalam program tersebut.
“Merupakan suatu kehormatan bagi Kabupaten Kolaka ditunjuk sebagai salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia, sekaligus satu-satunya di Sulawesi Tenggara yang menjadi lokasi percontohan digitalisasi bantuan sosial. Kepercayaan ini harus kita jawab dengan kerja nyata dan kolaborasi seluruh pihak,” ujar Bupati Amri.
Menurutnya, digitalisasi bantuan sosial merupakan langkah strategis untuk meningkatkan ketepatan sasaran, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan. Sistem tersebut juga diharapkan mampu memperkuat upaya pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui tata kelola pemerintahan yang semakin modern.
Sejak ditetapkan sebagai daerah percontohan, Pemkab Kolaka telah mengambil sejumlah langkah strategis. Di antaranya membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Digitalisasi Bantuan Sosial, merekrut Agen Perlinsos dari berbagai unsur, serta mengoptimalkan pelayanan aktivasi IKD melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Mal Pelayanan Publik, hingga layanan jemput bola ke desa dan kelurahan.
Pemerintah Kabupaten Kolaka juga telah menerbitkan surat edaran yang mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) melakukan aktivasi IKD sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi layanan administrasi kependudukan.
Hingga saat ini, aktivasi IKD di Kabupaten Kolaka telah mencapai 41.450 jiwa dari 188.439 wajib KTP, atau sekitar 22 persen. Capaian tersebut tercatat sebagai yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sementara itu, masyarakat yang telah melakukan pendaftaran melalui Portal Perlinsos mencapai 5.698 kepala keluarga dari total 86.650 KK, atau sekitar 6,36 persen.
Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk terus memperluas cakupan digitalisasi layanan sosial sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses layanan administrasi kependudukan dengan lebih mudah.
Melalui layanan jemput bola, pemerintah juga berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif sekaligus mempercepat proses pemutakhiran data yang menjadi dasar penting dalam penyaluran bantuan sosial.
Bupati Amri berharap kegiatan sosialisasi dapat menyatukan pemahaman seluruh pihak mengenai mekanisme digitalisasi bantuan sosial, manfaat IKD, serta tata cara pendampingan masyarakat dalam proses pendaftaran secara mandiri maupun melalui Agen Perlinsos.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah bersama membangun ekosistem perlindungan sosial yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, meminimalkan inclusion error maupun exclusion error, serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, dan berkeadilan,” tutup Bupati.
Pemerintah Kabupaten Kolaka menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan transformasi digital pelayanan publik. Dengan dukungan administrasi kependudukan yang semakin tertib dan terintegrasi, digitalisasi bantuan sosial diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat.(Red/nR)
Sumber Berita: klik disini >>>> Pemerintah Kabupaten Kolaka — www.kolakakab.go.id