JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara Nusantara, dan Sahabat Polisi menggelar aksi damai pada Rabu (18/11/2026).
Aksi damai yang mendapat pengawalan puluhan personel kepolisian tersebut merupakan bentuk dukungan sekaligus komitmen masyarakat dalam mengawal program kerja Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mewujudkan Polri yang profesional, humanis, tegas, dan semakin dekat dengan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, Ketua Umum BPI KPNPA RI, Dr. (H.C.) TB Rahmad Sukendar, S.Sos., S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh visi, misi, dan program prioritas Kapolri.
Namun, menurut Rahmad, dukungan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan dan kontrol sosial agar seluruh program benar-benar berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Kami BPI KPNPA RI bersama Jawara Nusantara dan Sahabat Polisi menyatakan dukungan penuh terhadap program Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Kami ingin Polri semakin kuat, profesional, humanis, dan benar-benar hadir untuk masyarakat. Kami siap bersinergi, membantu, sekaligus mengawal program-program Kapolri,” tegas Rahmad di hadapan awak media, di Mabes Polri, Rabu ( 18/11/26)
EMPAT PROGRAM PRIORITAS HARUS DIKAWAL
Rahmad menegaskan, terdapat empat persoalan besar yang harus menjadi perhatian serius Kapolri.
1. Pemberantasan Premanisme
Polri harus bertindak tegas terhadap segala bentuk premanisme, intimidasi, pemerasan, dan kelompok yang mengganggu keamanan masyarakat. Tidak boleh ada kelompok yang merasa kebal hukum.
2. Pemberantasan Narkotika
Pemberantasan narkoba harus dilakukan sampai ke jaringan bandar besar, pengendali, serta pihak-pihak yang diduga menjadi pelindung bisnis haram tersebut.
3. Pemberantasan Judi Online
Polri harus membongkar jaringan judi online hingga ke aktor utama, aliran dana, dan pihak-pihak yang terlibat. Rahmad juga mendorong sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
4. Membongkar Mafia Pangan
Polri diharapkan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan praktik mafia pangan yang merugikan masyarakat serta mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Rahmad juga menilai pengalaman Komjen Pol. Helmy Santika terkait persoalan mafia pangan dapat menjadi bahan masukan bagi kepolisian dalam melakukan evaluasi dan pendalaman.

DORONG POLISI BERSAMA MASYARAKAT
BPI KPNPA RI juga mendorong terwujudnya konsep Polisi Bersama Masyarakat.
Rahmad berharap Polri semakin terbuka terhadap pengaduan masyarakat, cepat merespons laporan, memberikan pelayanan yang transparan, serta melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
“Polisi bukan hanya hadir ketika terjadi kejahatan, tetapi harus hadir sebelum kejahatan terjadi. Masyarakat harus merasa aman, nyaman, dan tidak takut ketika berhadapan dengan aparat kepolisian,” ujarnya.
DUKUNG PROGRAM 100 HARI KAPOLRI DAN POLIRAN
Rahmad turut memberikan perhatian terhadap program 100 hari Kapolri, khususnya program Poliran.
Menurutnya, program tersebut harus memberikan manfaat nyata, mulai dari kemudahan pelayanan kepolisian, ruang komunikasi masyarakat, pencegahan gangguan keamanan, hingga membuka peluang lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan.
BPIKPNPARI berharap program Poliran tidak sekadar menjadi slogan, melainkan mampu menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kalau masyarakat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak, kesejahteraan keluarga akan meningkat. Karena itu, program Poliran perlu dikawal agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk membuka peluang pekerjaan di pedesaan,” jelasnya.
KAPOLRI JANGAN TERLENA PUJIAN DAN PEMBERITAAN MEDIA
Di tengah dukungan yang disampaikan melalui aksi damai tersebut, Rahmad juga memberikan pesan khusus kepada Kapolri agar tetap fokus menjalankan tugas dan program prioritas.
Ia mengingatkan agar pimpinan Polri tidak mudah terpengaruh oleh opini, polemik, maupun pemberitaan media, baik positif maupun negatif.
“Jangan sampai Kapolri terlalu dininabobokan oleh pemberitaan positif sehingga kehilangan fokus terhadap pekerjaan utama. Ukuran keberhasilan seorang Kapolri bukan seberapa sering diberitakan, tetapi seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Rahmad, reputasi Polri harus dibangun melalui kerja nyata, penegakan hukum yang adil, profesionalisme, dan pelayanan yang semakin baik.

POLRI HARUS MEMBERIKAN KEADILAN KEPADA MASYARAKAT KECIL
Rahmad juga meminta jajaran kepolisian memberikan perhatian terhadap masyarakat kecil yang membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum.
Setiap laporan pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti secara objektif, profesional, dan transparan.
BPI KPNPA RI juga mendorong penerapan restorative justice terhadap perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai masyarakat kecil merasa hukum hanya tajam ke bawah. Polri harus hadir memberikan rasa keadilan. Setiap laporan masyarakat harus mendapatkan kejelasan dan penanganan sesuai aturan hukum,” tegasnya.
BPI KPNPA RI SIAP BERSINERGI DENGAN MABES POLRI DAN SELURUH POLDA
Lebih lanjut, Rahmad mengungkapkan bahwa BPIKPNPARI telah melakukan koordinasi dengan Penasihat Khusus Presiden Jenderal TNI (Purn.) Wiranto.
Dalam koordinasi tersebut turut mendampingi sejumlah pihak, di antaranya Asisten I Adi Warman, S.H., M.H., Asisten II Letjen TNI Yudi Swastomo, serta Asisten Khusus Brigjen Pol. Erwin.
Rahmad menegaskan bahwa BPI KPNPA RI siap membangun sinergi dengan institusi Polri, termasuk membantu menyampaikan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi kepada Mabes Polri maupun Polda di seluruh Indonesia.
Selain itu, BPI KPNPA RI akan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan program-program Kapolri agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.
“Kami siap membantu Polri melalui informasi dan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi. Kami juga siap mengawal program Kapolri, termasuk Poliran dan program pemberdayaan masyarakat pedesaan,” katanya.
AKSI DAMAI MENJADI PESAN DUKUNGAN SEKALIGUS PENGAWASAN
Rahmad menegaskan bahwa aksi damai yang diikuti sekitar 350 peserta dari BPIKPNPARI, Jawara Nusantara, dan Sahabat Polisi merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung agenda pembenahan institusi kepolisian.
Ia berharap hubungan antara Polri dan masyarakat semakin erat sehingga tercipta situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di seluruh Indonesia.
“Dukungan kami bukan berarti tanpa pengawasan. Justru kami ingin Polri semakin baik. Organisasi masyarakat dan lembaga independen memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat,” tandasnya.

Menutup pernyataannya, Rahmad kembali menegaskan komitmen BPI KPNPA RI untuk mendukung kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
“Kami ingin Kapolri sukses. Berantas premanisme, narkotika, judi online, mafia pangan, dan berbagai kejahatan yang merugikan rakyat. Sukseskan Poliran, bangun Polisi Bersama Masyarakat, ciptakan ruang publik yang aman, dan berikan keadilan kepada masyarakat kecil.”
“Jangan terlena dengan pujian media, jangan terpengaruh polemik. Tetap fokus bekerja, jaga marwah institusi, dan buktikan bahwa Polri benar-benar hadir untuk rakyat. BPI KPNPA RI bersama seluruh elemen masyarakat siap mendukung penuh sekaligus mengawal program Kapolri,” pungkas Rahmad Sukendar.
Aksi damai berlangsung tertib dengan pengawalan puluhan personel kepolisian. BPI KPNPA RI berharap semangat kebersamaan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun Polri yang semakin dekat, dicintai, dan dipercaya masyarakat. (Red)
