Presiden Jokowi Resmikan SPKLU Ultra Fast Charging Pertama di Indonesia

Jurnaliswarga.id, Bali-Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging pertama di Indonesia, yang digelar di Central Parkir ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Jumat, 25 Maret 2022. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengajak seluruh pihak untuk menjadikan presidensi G20 sebagai kesempatan untuk menujukkan komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi karbondioksida (CO2).

“Melalui penggunaan mobil listrik selama KTT G20 juga sekaligus sebagai _showcase_ bahwa negara kita negara Indonesia menjadi negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik,” ujar Presiden.

Guna mewujudkan hal tersebut, Presiden Jokowi menilai Indonesia harus mempersiapkan segalanya mulai dari hulu hingga ke hilir, yaitu mulai dari industri baterai dan komponen lainnya hingga penyiapan SPKLU dan _home charging_.

“Kita tunjukkan kepada dunia bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tengah tumbuh dan berkembang cepat,” ucap Presiden.

Baca Juga:  Bersama Mantan Kepala BNN dan Kapolda Bali Petrus Golose, Bamsoet Cinta Kasih Kunci Harmoni di Tengah Kebhinekaan

Presiden Jokowi pun mengapresiasi Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah mempersiapkan 60 SPKLU Ultra Fast Charging 200 KW dan 150 titik fasilitas _home charging_ yang akan dipergunakan oleh seluruh delegasi dalam mendukung pelaksanaan KTT G20 di Bali, pada November mendatang.

“Tadi sudah dilaporkan oleh Dirut PLN bahwa _ultra fast charging_ ini memiliki berbagai keunggulan, pengisian dayanya sangat cepat hanya memerlukan waktu kurang dari 30 menit untuk satu kendaraan dan distribusi bebannya dinamis sehingga mempercepat pengisian daya kedua mobil listrik apabila diisi secara bersamaan,” ungkapnya.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa kendaraan listrik merupakan bagian dari desain besar transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Ketergantungan Indonesia pada bahan bakar minyak energi fosil yang semakin tinggi harus dihentikan agar kemandirian energi dapat diwujudkan.

Baca Juga:  Gelar Karya Bhakti Sebagai Bentuk Kesiapan Koramil 1417-07/Sampara Bersama Masyarakat Hadapi Musim Penghujan

“Ketergantungan kita pada BBM pada energi fosil semakin tinggi dan sampai saat ini pemenuhan kebutuhan BBM kita, kita tahu semuanya masih impor, membebani defisit, membebani APBN kita, membebani defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Oleh sebab itu kondisi ini tidak boleh kita biarkan kita harus mencari cara agar bisa mewujudkan kemandirian energi,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.

Editor    :Nimbrod Rungga
Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT