Ada Apa Pidato AHY Ketua umum Partai Demokrat Menurut Analisis Sosial Politik oleh Ismail CH SPd.MM

Jakarta, (JW) – Satu hal yang menarik dan sebuah pertanyaan besar Ketua umum Partai Demokrat yang lebih dikenal dengan AHY selasa tanggal 13 Maret 2023 pada pukul 14.00 menyampaikan sebuah pidato ditengah isu isu kebangsaan yang mengusik kehidupan berbangsa dan bernegara sampai beliau harus menyampaikan pesan pesan mengingat semua komponen bangsa untuk membuka kondisi Kekinian Indonesia.

Pidato AHY cukup 30 menit namun banyak menjadi hal hal yang perlu disampaikan oleh beliau dari keresahan harga kebutuhan pokok yang tinggi,Menjeritnya para petani langkah pupuk subsidi serta Kondisi Fiskal kita sampai pada tingkat inflasi dan rasio hutang yang cukup tinggi susah melewati 7000 triliyun lebih.
Keresahan AHY ini tentu bukan sebuah retorika politik akan tetapi gambaran besar bahwa pemerintahan 8 tahun yang dilakukan jokowi tidak memberikan kesejahteraan masyarakat dengan terbukti temuan penyalahgunaan pajak sehingga yang dilakukan oleh oknum pajak dari kasus baru baru ini terungkap serta regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak memberikan dampak positif bagi rakyat namun banyak proyek mercur suar dibangun tidak memberikan nilai bunafitnya.
Mengangkat tema Perubahan dan Perbaikan satu hal menarik dari pidato AHY ini adalah perlunya Good Goverment dan Keterbukaan Demokrasi sehingga tidak perlu dilakukan oleh usaha tidak demokrasi tidak sesuai konstitusi seperti presiden tiga periode atau penundaan pemilihan umum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta merupakan sebuah tindakan tidak konstitusi.
Dan satu hal harapan dari pidato ketua umum Partai Demokrat ini mengajak semua kompenen bangsa untuk sama sama membangun pemerintahan Good Goverment dan menjalankan Demokrasi secara konstitusi.
Menganalisisi dari sudut pandangan politik tentu saja pidato ketua umum demokrat ini bermakna bahwa Partai Demokrat melihat kondisi Indonesia ini merupakan sudah di luar nalar dengan pemerintahan yang tidak di jalankan dengan baik tentu saja secara ekonomi tidak memberikan kenyamanan pihak investor yang akan menanamkan modal didalam negeri apalagi tidak ada kepastian kondisi politik dalam negeri.Namun dibalik pidato politik yang disampaikan ketua umum Demokrat dengan memberikan perbandingan masa pemerintahan sebelum dengan perbandingan dikaitkan dengan Rasio hutang dan Pengelolaan Keuangan dengan kondisi fiskal saat ini serta mengutip pernyataan pidato ketua umum Demokrat tentang banyak proyek mercu suar akan menjadi bahan kritik oleh para buzzer pendukung dari pemerintahan saat ini karena ada celah para buzzer akan mengkritik dari pidato politik ini.Sekian
( Penulis adalah Peneliti dan ketua Pusat kajian Sosial Ekonomi LP3M Al Isra )

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Disnaker Kabupaten Bogor Gencarkan Job Fair dan Goes to School 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terus memperkuat upaya menekan angka pengangguran dengan menghadirkan program pelayanan ketenagakerjaan langsung ke...

Rudy Susmanto Pimpin Aksi Bersih Sungai dan Kendalikan Ikan Sapu-Sapu 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Wakil Bupati, Forkopimda, Muspika, dan masyarakat turun langsung melakukan aksi bersih sungai serta penangkapan ikan sapu-sapu...

Rudy Susmanto Ajak Warga Isi Semangat Harkitnas dengan Persatuan dan Konten Positif 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengajak masyarakat memperkuat persatuan, semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan dengan...

Pemkab Kolaka Perkuat Keamanan Aset dan Pelayanan Publik Bersama Polda Sultra 2026

KOLAKA, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten Kolaka terus memperkuat sistem keamanan aset daerah dan pelayanan publik melalui kegiatan Sosialisasi dan Supervisi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP)...

Aliansi PANDAWA Desak Penuntasan Dugaan Mafia Aset di Kabupaten Bogor 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Penanganan kasus dugaan penjarahan aset milik Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah elemen masyarakat mendesak aparat penegak hukum untuk...

 

ARTIKEL TERKAIT