Bahlil Perketat Pengawasan Batubara Demi Jaga Pasokan Listrik Nasional 2026

JAKARTA, JurnalisWarga.id – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat pengawasan terhadap pasokan batubara nasional guna memastikan keandalan sistem kelistrikan dan terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat. Langkah strategis ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan batubara sebagai energi primer pembangkit listrik PT PLN (Persero). Untuk memastikan kebutuhan dalam negeri tetap aman, pemerintah sempat melakukan penyesuaian sementara terhadap ekspor batubara tertentu agar pasokan domestik tetap terjaga.

Hingga saat ini, pemerintah telah berhasil mengamankan sekitar 141 juta metrik ton (MT) batubara dari total kebutuhan tahunan PLN sebesar 154 juta MT. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator positif dalam menjaga keberlangsungan pasokan listrik nasional.

Baca Juga:  Antusias Siswa SMAN 2 Kota Bogor Gelar Perpisahan Tahun 2022-2023

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian ekspor dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan pemerintah sebagai regulator untuk memastikan kebutuhan energi dalam negeri menjadi prioritas utama.

Seiring membaiknya kondisi pasokan domestik, kegiatan ekspor batubara kini telah kembali berjalan normal tanpa mengganggu kewajiban pemenuhan kebutuhan nasional.

Untuk memperkuat tata kelola sektor energi, pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan terhadap proses pengadaan energi primer PLN. Pengawasan tersebut melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta PT PLN (Persero).

Langkah kolaboratif tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) berjalan secara optimal sehingga pasokan batubara bagi pembangkit listrik tetap tersedia sesuai kebutuhan.

Baca Juga:  Proyek Bioetanol Lampung Masuk Tahap Baru, Pemerintah Perkuat Transisi Energi Nasional 2026

Menurut Dwi Anggia, pemerintah tidak menerbitkan regulasi baru terkait pembatasan ekspor. Fokus utama saat ini adalah memperkuat implementasi dan penegakan regulasi yang telah berlaku, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Melalui pengawasan yang semakin ketat, pemerintah berharap stabilitas pasokan energi primer dapat terus terjaga, sehingga pelayanan kelistrikan kepada masyarakat maupun sektor industri tetap berjalan optimal.

Kebijakan ini sekaligus mencerminkan komitmen Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia dalam membangun tata kelola sektor energi yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan guna memperkuat ketahanan energi nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Red/nR)

Sumber Informasi:
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Siaran Pers, 26 Juni 2026

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT