JAKARTA, JurnalisWarga.id – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat pengawasan terhadap pasokan batubara nasional guna memastikan keandalan sistem kelistrikan dan terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat. Langkah strategis ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan batubara sebagai energi primer pembangkit listrik PT PLN (Persero). Untuk memastikan kebutuhan dalam negeri tetap aman, pemerintah sempat melakukan penyesuaian sementara terhadap ekspor batubara tertentu agar pasokan domestik tetap terjaga.
Hingga saat ini, pemerintah telah berhasil mengamankan sekitar 141 juta metrik ton (MT) batubara dari total kebutuhan tahunan PLN sebesar 154 juta MT. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator positif dalam menjaga keberlangsungan pasokan listrik nasional.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian ekspor dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan pemerintah sebagai regulator untuk memastikan kebutuhan energi dalam negeri menjadi prioritas utama.
Seiring membaiknya kondisi pasokan domestik, kegiatan ekspor batubara kini telah kembali berjalan normal tanpa mengganggu kewajiban pemenuhan kebutuhan nasional.
Untuk memperkuat tata kelola sektor energi, pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan terhadap proses pengadaan energi primer PLN. Pengawasan tersebut melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta PT PLN (Persero).
Langkah kolaboratif tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) berjalan secara optimal sehingga pasokan batubara bagi pembangkit listrik tetap tersedia sesuai kebutuhan.
Menurut Dwi Anggia, pemerintah tidak menerbitkan regulasi baru terkait pembatasan ekspor. Fokus utama saat ini adalah memperkuat implementasi dan penegakan regulasi yang telah berlaku, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Melalui pengawasan yang semakin ketat, pemerintah berharap stabilitas pasokan energi primer dapat terus terjaga, sehingga pelayanan kelistrikan kepada masyarakat maupun sektor industri tetap berjalan optimal.
Kebijakan ini sekaligus mencerminkan komitmen Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia dalam membangun tata kelola sektor energi yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan guna memperkuat ketahanan energi nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Red/nR)
Sumber Informasi:
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Siaran Pers, 26 Juni 2026