Bebani Rakyat, PDI Perjuangan Dukung Presiden Jokowi Tidak Naikkan Harga BBM Bersubsidi

Jabar, Ono Surono: Kenaikan BBM Subsidi – PDI Perjuangan Jawa Barat mendukung Presiden Jokowi untuk tidak menaikkan harga BBM Subsidi. Hal itu disampaikan sebagai rekomendasi Rapat Kerja Wilayah PDI Perjuangan Jawa Barat yang meliputi wilayah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.

“Naiknya harga BBM akan sangat dikhawatirkan terjadinya inflasi yang tidak terkendali yang pada akhirnya juga membebani rakyat. Harga kebutuhan pokok melambung lantaran biaya produksi yang mengalami kenaikan,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono kepada awak media, Jumat (26/8).

Ono menyebut, dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa APBN 2022 Semester I masih surplus sehingga masih mampu memberikan subsidi energi hingga Rp502 Triliun.

Baca Juga:  Babinsa Moramo Hadiri Pengukuhan Bahaya Narkoba, Miras, Dan HIV/AIDS

Apalagi, kata Ono, harga minyak dunia yang sedang turun di bawah 100 dolar AS per barel, padahal asumsi ICP dalam APBN di angka 100 dolar AS per barel.

“Walau dikatakan bahwa anggaran subsidi membebani APBN dan penikmat BBM Subsidi masih banyak dirasakan oleh rakyat yang berkecukupan. Maka yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah memperketat penyaluran bbm subsidi kepada rakyat yang berhak dan memastikan penyaluran BBM Subsidi untuk kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan produksi dan distribusi skala rakyat rakyat dan berkaitan dengan pangan dan bahan-bahan pokok lainnya, seperti kegiatan pada sektor pertanian, perikanan dan umkm. Sehingga, subsidi sebesar Rp 502 triliun tepat sasaran,” kata anggota Komisi IV DPR RI ini.

Baca Juga:  Pemerintah Akan Berlakukan Vaksinasi Booster Sebagai Syarat Perjalanan Dan Kegiatan Masyarakat

Ono memastikan rekomendasi ini juga akan disampaikan pada Rakerwil PDI Perjuangan di wilayah lainnya. Rakerwil PDI Perjuangan dilaksanakan di 5 Wilayah dengan tempat kegiatan di Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Pangandaran.

Rakerwil dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari Rakernas, Rapat Koordinasi 3 Pilar Partai PDI Perjuangan Jawa Barat. Materi yang dibahas meliputi permasalah rakyat di Jawa Barat, Program-program Partai dan Target Perolehan Surat dan Kursi di Kabupaten/Kota serta Laporan Ekspedisi Trisakti dan Rencana Tindak Lanjut lalu Sosialisasi Media Pintar Perjuangan dan Pasar Gotong Royong yang merupakan Platform Digital/Aplikasi khusus Kader dan Anggota PDI Perjuangan. (Red/FJ)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT