BPI KPNPA RI Ingatkan Jaksa Agung Dan Jajarannya: Penegakan Hukum Harus Tajam ke Atas, Humanis ke Bawah, Jangan Hanya Live Service

Jakarta, Tubagus Rahmad Sukendar Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI ( BPI KPNPA RI ) menyampaikan terkait dengan Hukuman mati koruptor,sebagaiefek jera bagi pelaku korupsi’ jangan hanya live service saja namun harus didukung semua penegak hukum
Kita melihat Banyak kasus-kasus hukum yang dinilai penegakannya menciderai keadilan bagi masyarakat. sudah jadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia selama ini ibarat pisau yang tumpul ke atas, tapi tajam ke masyarakat bawah.
Dari BPI KPNPA RI sangat mendukung apa yang disampaikan
Jaksa Agung RI Burhanuddin kepada semua jajarannya dan mengingatkan bahwa menjadi jaksa jangan asal-asalan menuntut tanpa melihat rasa keadilan di masyarakat.

” Banyak jaksa dalam melakukan penuntutan asal-asalan saja tanpa melihat rasa keadilan di dalam masyarakat,” ungkap Tubagus Rahmad Sukendar yang akrab disapa KangTb Sukendar disaat wawancara dengan awak media di Dalton Hotel Makasar Sulawesi Selatan pada hari Sabtu 10 September 2022

Menurut kang Tb Sukendar banyak dijumpai Jaksa dalam menuntut bukan hanya sebatas menghukum orang namun harus bisa memberikan keadilan bagi masyarakat dalam mendapatkan hukum yang berkeadilan dan bermanpaat bagi masyarakat

Baca Juga:  Tuntas! 14 Provinsi Sepakati Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut

“Jaksa Agung berkali kali telah mengingatkan dalam setiap kesempatan bertemu dengan jajaran kewilayahan untuk bagaimana bisa memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi seseorang dengan berpedoman pada hati nurani

Kenapa harus dengan hati nurani? Karena, menurut Jaksa Agung, beranjak dari tataran empiris bahwa penegakan hukum selama ini cenderung pada legalitas formal pada aspek kepastian hukum semata ketimbang rasa keadilan dan kemanfaatan hukum yang lebih substansial bagi masyarakat.

Kita bangga memliki sosok Jaksa Agung yang berani dan tegas dalam penegakkan hukum maupun dalam pemberantasan korupsi ,namun masih ada saja jaksa yang masih tetap melakukan pelanggaran sehingga akibatnya mencoreng marwah korps Adhyaksa dimasyarakat ini, menjadikan sejarah kelam penegakan hukum yang berkembang di Indonesia.Seperti diketahui Sudah beberapa kali penegakan hukum justru malah menciderai rasa keadilan bagi masyarakat.

“Contohnya kasus Nenek minah yang melakukan pencurian 3 buah kakao. Kemudian divonis 1 bulan 15 hari penjara, dengan masa percobaan 3 bulan,” ungkap Jaksa Agung.

Kasus Nenek Minah ini, menurut Jaksa Agung, telah mengusik rasa keadilan banyak pihak.

“Karena hanya dengan tiga buah kakao, seorang nenek yang sudah tua renta tetap menjadi diproses hukum yang panjang,”

Baca Juga:  Komisi I DPR Setujui Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI

Ditambah lagi hasil dari Penelitian BPI KPNPA RI masih banyak Jajaran Kejaksaan yang menutup diri tidak mau bertemu dengan elemen masyarkat dan penggiat anti korupsi ,padahal masyarakat itu bukan mau meminta uang dan markus namun ingin bertemu pimpinan Kejaksaan untuk bagaimana bisa melaporkan terhadap kasus korupsi agar diperhatikan dan ditindak lanjuti dan BPI KPNPA RI yang menjadi mata dan telinga dalam mengawasi kinerja Kejaksaan masih sering menemui apa yang menjadi keluhan masyarakat,dimana untuk bertemu dengan Kejari ataupun Kejati tidak pernah ada di respon ,jadi apa yang disampaikan Jaksa Agung untuk berbuat humanis terhadap semua elemen masyarakat hanyalah slogan anak TK saja ,kami sangat berharap para Jaksa dijajaran kewilayahan bisa membuka diri untuk bertemu dengan semua elemen masyarakat dalam rangka mendapatkan solusi terkait adanya laporan tindak pidana yang ingin disampaikan secara langsung kepada Kejari maupun Kejati untuk segera disikapi dan diproses hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi dapat berjalan seimbang dan kasus korupsi di indonesia tercinta ini bisa
Berkurang . Tutup Tb Sukendar (NR/MT)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT