BPI KPNPA Ri Minta Kapolri Tunjukkan Sikap Tegas “Jargon Presisi ” Untuk Libas Habis Perjudian Dan Narkoba

Jakarta, Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI ( BPI KPNPA RI ) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membersihkan institusinya dari oknum yang akan menjatuhkan wibawa Polri dimasyarakat

Tubagus Rahmad Sukendar yang akrab disapa kang Tb Sukendar menyampaikan bahwa Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo mendapatkan dukungan kuat dari Presiden, dan Masyarakat untuk itu Kapolri harus bergerak cepat dalam membersihkan institusi Polri dengan sapu yang bersih dan bukan lagi menggunakan sapu kotor sebab dukungan menguat dari masyarakat itu diarahkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, agar segera membersihkan institusinya dari berbagai kelompok

Dukungan nyata yang kini didapat Kapolri adalah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang sejak awal minta kasus polisi tembak polisi ini dituntaskan secara transparan.

Selain itu, dukungan juga datang dari mahasiswa lewat organisasi Mahasiswa Peduli Keadilan (MPK).

Dan juga dukungan dari BPI KPNPARI di 34 Propinsi , Kang Tb Sukendar menilai Kapolri mampu mengusut kasus pembunuhan Brigadir J secara transparan dan juga mampu membasmi peredaran Narkoba serta Perjudian yang semakin marak di Nusantara

Langkah Kapolri dalam menyikapi perintah Presiden untuk ungkap terang benderang kasus tewas nya Brigadir J dan Berantas Narkoba serta Perjudian yang sudah sangat menghkwatirkan dimasyarakat adalah bentuk implementasi dari jargon Polri Presisi.

“Dengan ditetapkannya Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka dan dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap jejaring FS di tubuh Polri yang diduga ikut membantu skenario busuk FS menggambarkan Kapolri tidak main-main, artinya Kapolri dapat bertindak tegas dan tanpa ada rasa ragu untuk sikat habis para oknum yang diduga kuat menjadi backing dari Narkoba dan Perjudian

Baca Juga:  Buka Lahan Untuk Perlombaan, Babinsa Bersama Warga Sambut HUT RI Ke-77

“Tinggal nanti harus ada juga punishment dari Kapolri yang lebih memberikan efek jera dalam tubuh korps bhayangkara tersebut terkait dengan bersih bersih di internal Polri agar paradigma polri tetap terjaga dengan baik dan dampaknya pada pelayanan yang terus prima dan profesional kepada masyarakat

Kang Tb Sukendar menilai PR yang utama harus dituntaskan Polri yakni membongkar motif dari pembunuhan tewas nya Brigadir J dengan terang benderang

Menurutnya, hal ini penting agar tidak beredar banyak spekulasi mengenai motif kasus ini dimasyarakat

“Karena menyangkut dengan akuntabilitas yang didengungkan Polri dalam setiap kesempatan dan Kapolri juga harus dewasa menyikapi terjadi nya peristiwa Tewas nya Brigadir J sebagai pembelajaran publik agar kejadian serupa tak terulang

Kang Tb Sukendar juga meminta Kapolri jangan takut dan ragu dalam memberantas mafia maupun oknum nakal di internal Polri , kapolri harus buktikan taring nya tebas kepala dan kupas ekor nya ini semua akan membuat efek jera bagi jajaran dibawah bila main main dengan hukum dan menjadi antek mafia

“Kang Tb Sukendar yang sejak awal terjadi nya peristiwa tewasnya Brigadir J sudah menyatakan dukungan penuh dan meminta dengan tegas kepada Kapolri untuk copot semua yang terlibat dengan menghalang halangi proses penyidikan harus diberikan sanksi kode etik dan pidana agar menjadikan efek jera bagi kelompok yang masih gentayangan di Polri apalagi secara jelas dan gamblang dukungan sudah juga diberikan Presiden Jokowi kepada Kapolri agar Polri mengambil langkah tegas dan profesional tanpa ada keragu raguan dan segera kapolri untuk berbenah di tubuh polri menuju polri yang lebih baik dan bersih

Baca Juga:  Polres Palopo Amankan Pelaku Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Yang Merupakan Seorang Residivis

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meyakini sistem yang dibangun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa menghadapi kemungkinan munculnya perlawanan dari kubu Irjen Ferdy Sambo.

Terutama, terkait pengusutan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

“Sebagai anggota Komisi III, saya yakin sistem yang ada di Polri terhadap situasi yang demikian sudah terbangun untuk menghadapi kemungkinan adanya perlawanan tersebut,” kata Arsul.

Legislator PPP ini pun menyebut Kapolri Listyo tinggal secara konsisten menegakkan sistem di internal Polri tersebut. Baik yang terkait dugaan pelanggaran etik maupun tindak pidana.

“Jika itu dilakukan maka dukungan publik akan berada di belakang Kapolri dan jajaran pimpinan Polri,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan kelompok-kelompok pendukung mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo yang diduga memberikan perlawanan dalam penuntasan kasus kematian Brigadir J.

“Pak Kapolri sekiranya ada pihak pihak intervensi, ikut campur dalam proses penyidikan, Pak Kapolri harus menertibkan, harus diberikan peringatan,” kata Sugeng kepada wartawan, Rabu (17/8/2022).

Sugeng menyatakan bahwa Ferdy Sambo memang cukup memiliki pengaruh di Korps Bhayangkara.

Sebab, puluhan anggota Polri ikut terlibat dalam mempengaruhi penyelidikan awal kasus pembunuhan Brigadir J.

“Pasti berpengaruh, makanya 36 orang yang ikut nyemplung dalam kasus ini, gimana tidak berpengaruh,” jelasnya.

Menurutnya, pengaruh Sambo di internal Polri tak terlepas dari posisinya yang menjabat sebagai Kadiv Propam

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

KPK Bangun Jejaring Pemuda Antikorupsi, 50 Peserta dari 21 Provinsi

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat strategi pencegahan korupsi dengan melibatkan generasi muda melalui program Sinergi Integritas Muda Indonesia (SINTESIS) 2026 bertajuk...

Plh BGN Lantik 5 Pejabat Tinggi Madya, Perkuat Program Gizi Nasional

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat struktur organisasi dan tata kelola kelembagaan melalui pelantikan lima Pejabat Tinggi Madya di lingkungan BGN, Plh...

Pemkab Kolaka Perkuat Koperasi Modern untuk Dorong Ekonomi Daerah 2026

KOLAKA, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka menegaskan komitmennya memperkuat gerakan koperasi sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif,...

Bupati Kolaka Dorong Sinergi Eksekutif-Legislatif Percepat Pembangunan 2026

KOLAKA, JURNALISWARGA.ID – Bupati Kolaka H. Amri, S.STP., M.Si. mendorong penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dan DPRD untuk mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan...

KPK OTT Bupati Lombok Barat, Dugaan Korupsi Proyek Rp17,9 Miliar

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa...

 

ARTIKEL TERKAIT