SORONG, JURNALISWARGA.ID – Gubernur Papua Barat Daya (gUBERNUR PBD) Elisa Kambu, S.Sos membuka Rapat Penguatan Kapasitas dan Kinerja Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang berlangsung di Vega Hotel, Kota Sorong, Rabu (15/04/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Tim Skala guna memperkuat pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus, khususnya terkait kewenangan kelembagaan, penyusunan dokumen perencanaan, serta penguatan tata kelola keuangan, terutama dalam pengelolaan dana Otsus.
Forum ini juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai hambatan serta merumuskan solusi dalam implementasi kebijakan Otsus, baik dari sisi pemerintah provinsi, DPR Papua Barat Daya, maupun Majelis Rakyat Papua.
Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa rapat koordinasi ini memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus guna mendorong percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.
“Rapat koordinasi ini memiliki arti yang sangat strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus serta percepatan pembangunan di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya yang kita cintai,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Otonomi Khusus saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan 107 Tahun 2021 yang mengatur secara komprehensif mengenai kewenangan, kelembagaan, serta pengelolaan dan pemanfaatan dana Otsus.
Gubernur juga berharap melalui forum tersebut seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan persepsi dan langkah strategis dalam pelaksanaan Otonomi Khusus, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan serta merumuskan solusi konkret, sekaligus membangun komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menghadirkan narasumber dari Direktur Penataan Daerah Otsus Kemendagri Dr. Sumule, Dirjen Keuangan Kementerian Keuangan Sutarto, Direktur Pembangunan Kawasan Indonesia Timur Kementerian Bappenas Ika Wulandari.