HRW Dinilai Maroko Sesatkan Opini Publik Terkait Laporan Terbaru

Rabat, Pemerintah Maroko menanggapi “tuduhan tidak berdasar” dalam laporan terbaru Human Rights Watch (HRW) terkait LSM tersebut mengkritik pendekatan hak asasi manusia negara itu.

Sebagai reaksi atas publikasi laporan terbaru HRW yang mengklaim bahwa pihak berwenang Maroko menggunakan taktik tidak langsung dan licik untuk membungkam aktivis dan jurnalis yang kritis.

Pemerintah Maroko menanggapi tuduhan organisasi tersebut, dengan mengatakan bahwa HRW tidak akan menghalangi Maroko untuk terus membangun aturan hukum dan institusi serta membela hak dan kebebasan.

Juru bicara pemerintah Maroko, Mustapha Baitas menyampaikan tanggapan Maroko pada Kamis lalu (28/7/2022), menggambarkan laporan itu sebagai “tuduhan kompilasi,” dan bahwa HRW “terbiasa untuk melawan Maroko”.

Dia mengatakan bahwa pendekatan HRW mencapai titik “menjajakan tuduhan yang realistis” terhadap negara Afrika Utara, yang menyatakan bahwa laporan HRW “merusak simbol Kerajaan.”

Baca Juga:  Kisah Inspiratif, Seorang Miliarder Asal Nigeria Mengalami Hidup Bahagia Saat Menolong Orang Yang Lemah

Pemerintah Maroko telah meminta HRW dan kelompok advokasi hak lainnya untuk mengadopsi pendekatan baru, menggambarkan pendekatan mereka saat ini sebagai salah satu wacana tuduhan yang berkelanjutan tanpa memberikan bukti yang cukup.

Dalam tanggapan sebelumnya terhadap laporan HRW, negara Afrika Utara itu menuduh LSM tersebut terus-menerus mengadopsi “pendekatan yang tidak pantas” untuk menilai situasi hak asasi manusia di Maroko.”

Mengomentari salah satu laporan LSM tersebut pada tahun 2021, pemerintah Maroko menekankan bahwa tuduhan HRW mencerminkan kesiapan organisasi itu untuk “meliputi ideologi atas objektivitas.”

Pemerintah Maroko berpendapat bahwa “alih-alih menilai secara objektif catatan hak asasi manusia negara itu, HRW semakin tertarik untuk mengkonfirmasi kesimpulan yang telah terbentuk sebelumnya tentang peradilan yang dipolitisasi Maroko.”

Organisasi tersebut memasukkan dalam video promosinya tentang laporan serangan terhadap pers Maroko yang digambarkan sebagai berpihak pada negara, Maati Mounjib, yang dituntut karena penggelapan dana, mengeluh bahwa pers menulis cerita tentang kasusnya, dalam serangan terang-terangan terhadap kebebasan pers seolah-olah media tidak diizinkan untuk menulis kasus yang diajukan terhadap “aktivis”.

Baca Juga:  <em>Tutup P20, Puan Harap Hasil Summit Jadi ‘New Hope’ Bagi Masyarakat Dunia</em>

Juga dalam reaksinya, Asosiasi Korban Maroko mengeluarkan pernyataan tegas sebagai tanggapan atas laporan yang baru dirilis Human Rights Watch (HRW) tentang Maroko.

Asosiasi tersebut menyatakan pendekatan HRW mendiskriminasi korban kekerasan seksual melalui “niat dan prasangka yang tidak didasarkan pada dasar faktual atau hukum atau hak asasi manusia.”

Asosiasi tersebut mengatakan bahwa HRW mengeksploitasi file yang ada di hadapan pengadilan Maroko untuk “menyesatkan opini publik” dan “melayani agenda politik,” dengan tujuan meminimalkan upaya Maroko untuk memajukan hak asasi manusia.

Sumber: DPP AJWI

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT