JPIP: Kita Memiliki Presiden Hebat dan Luar Biasa

Masalah minyak goreng mulai dari melambungnya harga di pasaran kemudian disusul dengan kelangkaan minyak goreng di masyarakat yang dari serangkaian kebijakan pemerintah dan yang terakhir adalah terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No 22/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein dan Used Cooking Oil membuat Jaringan Industri dan Perdagangan (JPIP) kembali angkat bicara.

Dalam press release yang diterima redaksi Media Grup AJWI, Minggu (02/05/2022) DPP JPIP dengan ketuanya Ir. Lintong Manurung dan beberapa pengurus Litbang JPIP yaitu Adiansyah Parmar, Dr Gulat Medali Emas, Budi Djaja Santosa, Mulia Lim, mengacungi jempol dan memuji Presiden Jokowi sebagai Presiden hebat yang berpihak kepada masyarakat

Baca Juga:  KEMENDAGRI MEMPERPANJANG INMENDAGRI PPKM JAWA BALI DAN INMENDAGRI PKKM LUAR JAWA BALI
lintong
Ketua Umum JPIP Ir Lintong Manurung

“Kebijakan Pemerintah yang lugas, berani dan konsisten dan patut diacungi jempol karena berpihak kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak mau didikte oleh kepentingan pihak asing yang menciderai kedaulatan Pemerintah. Kita memiliki Presiden hebat dan luar biasa”, demikian pendapat JPIP

Selanjutnya JPIP berharap agar pemerintah melindungi 6,7 juta petani sawit sebagai pihak yang rentan terhadap dinamika harga minyak sawit dan sangat bergantung kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sebagai pihak pembeli.

“Diharapkan perhatian dan dukungan Pemerintah untuk perlindungan petani sawit yang berjumlah 6,7 juta jiwa ini, dengan memberikan arahan dan pengawasan kepada PKS untuk membeli TBS petani sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 14 Tahun 2013 dan Peraturan perundangan yang terkait dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan petani”, demikian harapan JPIP.

Baca Juga:  Peduli Pendidikan Terhadap Siswa Berkebutuhan Khusus, Kapolres Konsel Bagikan Buku Gratis

JPIP juga  meminta kepada pemerintah agar memberi perhatian dan dukungan juga Pabrik Kelapa Sawit dengan mengatur pengalihan pasokan CPO yang diproduksi.

“Demikian juga perlindungan terhadap PKS, kiranya Pemerintah dapat mengatur pengalihan pasokan CPO yang diproduksi oleh PKS agar dipergunakan produk-produk turunan minyak sawit yang dapat dipergunakan oleh industri hilir seperti : biodiesel, sabun, deterjen, margarine dll”, kata JPIP.

glen

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT