Home / Nasional

Selasa, 5 Juli 2022 - 00:45 WIB

Kemendagri, KPK dan BPKP Sepakat Percepat Satukan Sistem dan Data Pembangunan dan Keuangan Daerah

JURNALISWARGA.ID, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepakat percepat satukan sistem dan data keuangan dan pembangunan. Hal tersebut merupakan hasil pertemuan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, Deputi Pencegahan KPK Koordinator Stranas PK KPK, Pahala Nainggolan dan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, Jumat (01/07/2022)

Pertemuan yang berlangsung di Kantor BPKP tersebut berlangsung hangat dan akrab. Pertemuan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya satu sistem dan satu data indonesia sehingga akan tercipta Laporan Keuangan yang terkonsolidasi Secara Nasional.

“Ini merupakan momentum yang baik, melalui pertemuan ini bisa mewujudkan kolaborasi dan sinergi yang baik antara Kemendagri , KPK dan BPKP,” ungkap Fatoni.

Baca Juga:  Middlesbrough singkirkan Manchester United dari Piala FA melalui adu penalti

Fatoni pun menyampaikan pentingnya kolaborasi BPKP dalam peningkatan kapasitas pegawai untuk mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia, “melalui penandatanganan MoU oleh BPKP, diharapkan BPKP nantinya dapat membantu transfer knowledge kepada pemda (pemerintah daerah) melalui fasilitasi Kantor Perwakilan BPKP yang tersebar diseluruh provinsi,” lanjut Fatoni.

Senada dengan penyampaian Fatoni, Pahala menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk mewujudkan satu data Indonesia melalui penetapan aplikasi umum. Kementerian dan Lembaga perlu bersinergi untuk mendorong Pemerintah Daerah agar secara konsisten dapat merangkul Pemerintah Daerah sehingga dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas secara nasional.

Langkah ini disambut baik oleh Ateh, “BPKP siap untuk berkolaborasi dalam mewujudkan satu sistem dan satu data Indonesia. Praktek baik yang telah dilaksanakan (BPKP) selama ini di daerah akan menjadi acuan dalam mengawal Satu sistem dan satu Data Indonesia” ujar Ateh.

Baca Juga:  Hymne TNI AD Pertama Kali Berkumandang Di Puncak Tidar

Pahala menyampaikan, penyatuan sistem dan data ini merupakan salah satu Program Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK). Sehingga perlu komitmen Kementerian/Lembaga dan semua pihak untuk mewujudkan cita-cita mulia ini.

Selanjutnya, Fatoni berharap, seluruh Kementerian dan Lembaga lain dapat bersama-sama ikut berkolaborasi demi mewujudkan satu sistem dan satu data Indonesia. “Semua (Kementerian dan Lembaga) harus bergandengan, agar Satu Data Indonesia dapat terwujud” pungkas Fatoni. (NR)

Share :

Baca Juga

Sekretariat Kepresidenan

Presiden Jokowi Bertemu dengan PM Arab Saudi di Istana Al-Yamamah 2023
Wamen Nezar Patria: Peran Ibu Bimbing Keluarga Dapatkan Tontonan Sehat 2023

Nasional

Wamen Nezar Patria: Peran Ibu Bimbing Keluarga Dapatkan Tontonan Sehat 2023

Desa / Kelurahan

Sambangi Persawahan, Babinsa Laksanakan Komsos Bersama Petani

Nasional

Harkitnas 2022, Puan Ajak Rakyat Kobarkan Semangat Gotong Royong Bangkit dari Covid-19

Nasional

Prabowo Dampingi Jokowi Resmikan Masjid Raya MBZ di Solo

Agama

Markas Ahmadya Indonesia Konfrensi Pers Atas Penyerangan dan Pengrusakan “MASJID MIFTAHUL HUDA” Di Sintang Kalbar

Jakarta

Puan: Jangan Ada Kompromi untuk Prokes Karantina!

Nasional

Pemerintah Tetapkan Libur Nasional dan Cuti Bersama Idulfitri 1443 H
Lewat ke baris perkakas