Kemendagri, KPK dan BPKP Sepakat Percepat Satukan Sistem dan Data Pembangunan dan Keuangan Daerah

JURNALISWARGA.ID, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepakat percepat satukan sistem dan data keuangan dan pembangunan. Hal tersebut merupakan hasil pertemuan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, Deputi Pencegahan KPK Koordinator Stranas PK KPK, Pahala Nainggolan dan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, Jumat (01/07/2022)

Pertemuan yang berlangsung di Kantor BPKP tersebut berlangsung hangat dan akrab. Pertemuan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya satu sistem dan satu data indonesia sehingga akan tercipta Laporan Keuangan yang terkonsolidasi Secara Nasional.

“Ini merupakan momentum yang baik, melalui pertemuan ini bisa mewujudkan kolaborasi dan sinergi yang baik antara Kemendagri , KPK dan BPKP,” ungkap Fatoni.

Baca Juga:  Sekjen Kemendagri Minta Jajarannya Perkuat Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

Fatoni pun menyampaikan pentingnya kolaborasi BPKP dalam peningkatan kapasitas pegawai untuk mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia, “melalui penandatanganan MoU oleh BPKP, diharapkan BPKP nantinya dapat membantu transfer knowledge kepada pemda (pemerintah daerah) melalui fasilitasi Kantor Perwakilan BPKP yang tersebar diseluruh provinsi,” lanjut Fatoni.

Senada dengan penyampaian Fatoni, Pahala menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk mewujudkan satu data Indonesia melalui penetapan aplikasi umum. Kementerian dan Lembaga perlu bersinergi untuk mendorong Pemerintah Daerah agar secara konsisten dapat merangkul Pemerintah Daerah sehingga dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas secara nasional.

Langkah ini disambut baik oleh Ateh, “BPKP siap untuk berkolaborasi dalam mewujudkan satu sistem dan satu data Indonesia. Praktek baik yang telah dilaksanakan (BPKP) selama ini di daerah akan menjadi acuan dalam mengawal Satu sistem dan satu Data Indonesia” ujar Ateh.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021

Pahala menyampaikan, penyatuan sistem dan data ini merupakan salah satu Program Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK). Sehingga perlu komitmen Kementerian/Lembaga dan semua pihak untuk mewujudkan cita-cita mulia ini.

Selanjutnya, Fatoni berharap, seluruh Kementerian dan Lembaga lain dapat bersama-sama ikut berkolaborasi demi mewujudkan satu sistem dan satu data Indonesia. “Semua (Kementerian dan Lembaga) harus bergandengan, agar Satu Data Indonesia dapat terwujud” pungkas Fatoni. (NR)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT