PADANG, JURNALISWARGA.ID – Komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah terus menunjukkan hasil positif. Salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Onboarding Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang digelar di Kota Padang, Sumatera Barat.
Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-K) dalam ekosistem pengadaan pemerintah, khususnya melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SipLah). Melalui digitalisasi pengadaan, satuan pendidikan kini memiliki akses yang lebih mudah, cepat, dan transparan dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa pendidikan.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Medi Iswandi, yang mewakili Gubernur Sumatera Barat saat membuka kegiatan tersebut, menegaskan bahwa integrasi UMK-K ke dalam platform digital bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi merupakan langkah nyata dalam memperkuat perekonomian lokal sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
“Melalui komitmen, kolaborasi, dan pendampingan berkala yang konsisten, produk lokal Sumatera Barat dipastikan siap naik kelas dan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri demi kemajuan pendidikan Indonesia,” ujar Medi Iswandi.
Kegiatan ini turut dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Muhammad Aris Supriyanto, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat Endrizal, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap penguatan ekosistem pengadaan digital nasional.
Sementara itu, Kepala Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Pendidikan, Henry Eko Hapsanto, menjelaskan bahwa SipLah menjadi instrumen penting dalam transformasi tata kelola pembelanjaan sekolah yang modern dan efisien.
Menurut Henry, seluruh proses pembelanjaan sekolah kini dapat dilakukan secara digital, mulai dari pencarian produk, transaksi, dokumentasi hingga pelaporan. Sistem tersebut memberikan kepastian transparansi dan akuntabilitas, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMK-K untuk menjadi mitra strategis satuan pendidikan.
“Melalui SipLah, seluruh proses pembelanjaan sekolah dapat dilakukan secara digital. Sistem ini mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMK-K untuk menjadi mitra strategis satuan pendidikan,” jelas Henry.
Dalam kegiatan onboarding tersebut, para pelaku UMK-K mendapatkan pendampingan langsung untuk mendaftarkan usahanya ke berbagai platform pengadaan pemerintah seperti INAPROC, SIKAP, PaDi UMKM, AYOOMALL, dan SipLah. Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai tata kelola transaksi digital serta sistem perpajakan terbaru guna meningkatkan kesiapan sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah.
Berbagai kalangan menyambut positif langkah Kemendikdasmen tersebut. Digitalisasi pengadaan dinilai tidak hanya meningkatkan transparansi penggunaan anggaran pendidikan, tetapi juga menjadi peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang dan memperluas pasar.
Penguatan SipLah juga dipandang sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pusat terhadap produk dalam negeri dan UMKM daerah. Dengan semakin banyaknya penyedia lokal yang bergabung dalam sistem, sekolah memiliki lebih banyak pilihan produk berkualitas dengan proses pengadaan yang lebih cepat, efektif, dan terukur.
Program ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Kemendikdasmen dalam membangun ekosistem pendidikan yang modern, transparan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi digitalisasi pengadaan pendidikan dan pemberdayaan UMK-K, pemerintah optimistis kualitas layanan pendidikan nasional akan semakin meningkat seiring tumbuhnya ekonomi daerah yang berkelanjutan. (Red/nR)
Sumber Informasi:
Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Pendidikan Kemendikdasmen, LKPP, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (Penulis & Dokumentasi: Sinthya – Balai SDSP).