JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan Exit Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemhan RI, Tri Budi Utomo di Kantor Kemhan, Kamis (21/5/2026).
Kemenhan Perkuat Transparansi, Sekjen Kemhan Pimpin Exit Meeting Pemeriksaan BPK RI Tahun 2025. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan anggaran negara di lingkungan pertahanan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam kesempatan itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara VIII dan Organisasi Internasional BPK RI, Bahtiar Arif memaparkan berbagai tahapan pemeriksaan, profil laporan keuangan Kemhan dan TNI Tahun 2025, koreksi laporan keuangan, hingga sejumlah hasil temuan pemeriksaan yang menjadi bahan evaluasi bersama.
Sekjen Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo menyampaikan apresiasi kepada tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilai memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemhan dan TNI.
“Kementerian Pertahanan telah berupaya maksimal dalam mempersiapkan dan menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dukungan anggaran yang dikelola,” ujar Tri Budi Utomo.
Ia juga menegaskan pentingnya seluruh satuan kerja dan subsatuan kerja untuk segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan guna memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan profesional.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan birokrasi pertahanan yang modern, bersih, dan akuntabel demi mendukung pembangunan nasional serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas di lingkungan Kemhan mendapat respons positif dari berbagai kalangan karena dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga transparansi pengelolaan anggaran negara, khususnya di sektor pertahanan strategis nasional.
Melalui sinergi bersama BPK RI, Kementerian Pertahanan optimistis kualitas laporan keuangan dan tata kelola kelembagaan akan terus meningkat sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik.(Red/nR)
Sumber Informasi: Biro Infohan Setjen Kemhan, Kamis 21 Mei 2026.