JAKARTA – Jurnaliswarga.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional melalui peningkatan kualitas layanan pertanahan dan penataan ruang. Untuk itu, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10,6 triliun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2027.
Usulan tersebut disampaikan Menteri Nusron Wahid dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026), sebagai bagian dari pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2027.Kementerian ATR/BPN Usulkan Anggaran Rp10 Triliun untuk 2027
Menteri Nusron menjelaskan, pagu indikatif Kementerian ATR/BPN Tahun 2027 difokuskan pada penguatan program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen dari total anggaran. Sementara itu, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan dialokasikan sebesar Rp2,56 triliun atau 24,2 persen, serta program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp724 miliar atau 6,8 persen.
“Pagu indikatif ATR/BPN tahun 2027 akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertanahan, penataan ruang, serta penguatan manajemen dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Nusron Wahid.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun guna mendukung berbagai program strategis nasional. Tambahan anggaran tersebut direncanakan untuk pembiayaan belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi prioritas pemerintah pusat.
Menurut Nusron, dukungan anggaran yang memadai sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan pembangunan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga memaparkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga awal Juni 2026. Tercatat, realisasi anggaran per 6 Juni 2026 mencapai Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu sebesar Rp8,79 triliun.
Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada pada angka 35,40 persen.
“Penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN per 6 Juni 2026 mencapai 36,23 persen dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan komitmen kami dalam menjaga efektivitas pelaksanaan program,” jelas Nusron.
Kinerja positif Kementerian ATR/BPN mendapatkan apresiasi dari Komisi II DPR RI. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan kementerian tersebut.
Menurutnya, penguatan sektor pertanahan dan tata ruang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, peningkatan investasi, kepastian hukum pertanahan, serta percepatan program prioritas pemerintah.
Komisi II DPR RI juga menyatakan menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN Tahun 2027 Kementerian ATR/BPN dan mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat berikutnya.
Dukungan tersebut mendapat respons positif karena menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah dan legislatif dalam memperkuat layanan pertanahan, mempercepat pembangunan perumahan rakyat, meningkatkan kualitas tata ruang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.(Red/nR)
Sumber Informasi:
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), 11 Juni 2026.