Jakarta, JURNALISWARGA.ID — Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Sukendar, mempertanyakan hasil Survei Litbang Kompas yang menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 76,2 persen. Menurutnya, angka tersebut perlu diuji kembali kebenarannya.
Sukendar, selaku pemerhati kinerja aparatur negara, menilai bahwa jika Polri benar ingin kembali mendapatkan tempat di hati masyarakat, maka hal itu harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar retorika ataupun pencitraan.
“Terpuruknya marwah Polri berasal dari perilaku oknum yang menyimpang, mulai dari tingkat tamtama hingga perwira tinggi. Jika ingin pemulihan citra, harus ada pembenahan serius,” ujarnya.
Dorongan Penggantian Kapolri
Ia menilai, langkah cepat untuk melakukan pembenahan bisa dimulai dari pergantian Kapolri agar terjadi penyegaran di tubuh institusi. Menurutnya, perubahan kepemimpinan dapat membuka peluang transformasi yang lebih menyeluruh.
“Bukti kuat bahwa pembenahan itu nyata adalah kehadiran Polri di tengah masyarakat secara konsisten, bukan hanya saat momentum tertentu,” tegasnya.
Menyoroti Metodologi Survei
Litbang Kompas sebelumnya merilis survei nasional yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam citra Korps Bhayangkara, terutama setelah sejumlah dinamika yang terjadi pada Agustus 2025. Survei dilakukan pada 9–16 Oktober 2025 di 38 provinsi menggunakan metode Multistage Random Sampling terhadap 1.200 responden berusia 17–65 tahun.
Sukendar mempertanyakan apakah survei tersebut benar dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Ia menilai angka 76,2 persen tidak bisa muncul begitu saja tanpa adanya proses evaluasi publik yang dapat dibuktikan.
Apresiasi Upaya Polri, tetapi Tetap Beri Catatan
Meski demikian, Sukendar mengakui bahwa peningkatan citra Polri beberapa waktu terakhir tidak terlepas dari berbagai program pelayanan prima, peningkatan kecepatan penanganan laporan, serta pendekatan humanis yang mulai dirasakan masyarakat.
“Jika survei tersebut benar, maka itu merupakan indikator bahwa reformasi internal di Polri telah berjalan. Namun Polri tetap harus membuka diri terhadap kritik,” katanya.
Ia juga mengapresiasi langkah Polri yang tetap menyediakan ruang dialog dan partisipasi publik sebagai bagian dari pembangunan institusi yang lebih modern.
Harapan untuk Polri ke Depan
Sukendar berharap Polri mempertahankan tren positif ini dengan memperkuat sinergi bersama masyarakat, terutama dalam hal pengawasan publik demi meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas.
“Kepercayaan publik adalah modal utama. Kritik bukan hambatan, melainkan energi untuk berbenah,” ungkapnya.
Dengan hasil survei tersebut—jika memang valid—Sukendar optimistis hubungan masyarakat dan Polri ke depan akan semakin kuat dalam menciptakan keamanan serta pelayanan publik yang lebih berkualitas (Red)