Bogor, Jurnaliswarga.id – Dua hari menjelang masa kampanye pemilu 2024, Dewan Pimpinan Daerah PSI Kab. Bogor melakukan Kick Off Kampanye Partai Solidaritas Indonesia.
Kegiatan ini dilakukan pada Hari Minggu, 26 November 2023 di Hotel Pendopo 45 Kemang Kabupaten Bogor.
Sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum masa kampanye dimulai tanggal 28 November 2023. Untuk menghadapi masa kampanye ini, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PSI Kabupaten Bogor Muallim Daud beserta jajaran pengurusnya mengumpulkan seluruh Caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab. Bogor. Tujuannya adalah untuk bersinergi, gotong-royong, soliditas, dan saling membantu sesama caleg.
“Kami ingin menelorkan kursi dari Partai PSI” kata Muallim Daud. Caranya harus gotong-royong dan saling membantu dengan sesama caleg dan pengurus partai.
“Kemenangan sudah didepan mata, semua energi dan sumber daya harus dikerahkan untuk memenangkan partai” tambah Muallim.
Politik Riang Gembira.
Dalam sambutan dan arahannya Ketua DPD PSI Kab. Bogor juga menyampaikan bahwa pada kontestasi pemilu 2024 para kader harus menghadirkan suasana dan atmosfir riang gembira, tidak perlu bersitegang. Karena pemilu adalah pesta rakyat, harus menjunjung tinggi azas demokrasi.
Ditengah sorotan tajam terhadap Partai PSI kita harus merespon dengan senyuman dan siap memperbaiki diri. Kita harus berterima kasih atas perhatian yang diberikan masyarakat.
Politik Santun dan Santuy.
Para caleg harus menunjukkan sikap santun dalam berinteraksi dengan masyarakat kapanpun dan dimanapun. Rakyat sudah jenuh dengan sikap politisi yang suka nge gass dan defensif kalau dikritik. Kritikan merupakan vitamin untuk pertumbuhan organisasi, jadi responnya santai aja.
Siap Salah dan Mohon Nasehatnya.
Selaku partai yang tergolong masih baru, Ketua Umum Mas Kaesang Pangarep selalu mengingatkan para kader agar terbuka terhadap masukan, saran dan nasehat dari pihak manapun. Partai Solidaritas Indonesia merupakan partai inklusif.
Pada acara kick off ini Ketua DPD PSI juga mengingatkan kepada seluruh caleg untuk membaca dan memahami Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang kampanye, sehingga tidak terjadi pelanggaran.
