KTT ke-16 EAS, Presiden Ajak Wujudkan Kawasan yang Aman, Stabil, dan Sejahtera

(Dok.Foto: Kris – Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jurnaliswarga.id, Bogor-Upaya penanganan pandemi telah menunjukkan banyak kemajuan. Sekitar 7 miliar dosis vaksin telah disuntikkan dan jumlah kasus baru di tingkat global juga terus menurun sejak bulan Agustus. Hal ini membuka jalan bagi pemulihan ekonomi global yang diyakini tumbuh 5,9 persen pada 2021.

IMG 20211027 WA0190

Saat berpidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-16 East Asia Summit (EAS) secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 27 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa berbagai capaian tersebut masih rentan dan harus terus dipelihara bersama.

“Penanganan pandemi yang lebih efektif membutuhkan situasi yang kondusif yaitu stabilitas, keamanan dan perdamaian,” ujar Presiden.

Baca Juga:  DPP GAAS dan PP LBH Sukses Menggelar Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Gelombang ke II di Jakarta
IMG 20211027 WA0186

Menurut Presiden Jokowi, selama pandemi justru terjadi trajektori negatif dalam dinamika geopolitik kawasan. Rivalitas antara kekuatan besar juga terus menjadi permasalahan terbesar sehingga menyulitkan untuk bersatu dan mengambil aksi bersama.

“Tidak ada yang diuntungkan dari berlanjutnya situasi ini dan kita harus segera mengakhirinya,” ungkap Presiden.

IMG 20211027 WA0184

Presiden mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada upaya konkret untuk mengakhiri permasalahan tersebut. Padahal 10 tahun lalu, lanjut Presiden, telah disepakati Bali Principles sebagai rules of the game untuk mewujudkan hubungan antar negara yang bersahabat dan saling menguntungkan.

Selain itu, rambu-rambu ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) juga telah didesain untuk menjawab tantangan tersebut.

“Saya yakin semua Pemimpin EAS percaya kerja sama nyata akan membangun rasa saling percaya dan memperkuat saling ketergantungan diantara kita,” ujar Presiden.

Baca Juga:  <em>Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni: Penggunaan SIPD Bisa Hemat Anggaran Triliunan Rupiah</em>
IMG 20211027 WA0191

Presiden pun menegaskan pentingnya komitmen penghormatan terhadap hukum internasional untuk menjadikan kawasan dan dunia stabil serta sejahtera. Salah satunya, penghormatan terhadap UNCLOS 1982 yang sangat diperlukan untuk melihat Laut China Selatan sebagai Laut yang damai dan stabil.

“Mari kita perkuat kerja sama, melakukan langkah nyata. Mari kita ubah trust deficit menjadi strategic trust. Mari kita wujudkan kawasan yang lebih aman, yang lebih stabil, dan sejahtera,” ucap Presiden.

Editor : Nimbrod Rungga
Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Rekomendasi Produk Shopee
Mesin Vacuum Sealer MakananLihat di Shopee

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

DPRD Kota Bogor Tinjau Trase Baru Batutulis, Progres Pembangunan Capai 84 Persen

HUMPROPUB, JURNALISWARGA.ID - Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, meninjau pembangunan trase baru Batutulis di Jalan Saleh Danasasmita, Kota Bogor, Jumat (9/10/2026). Dalam peninjauan tersebut,...

Dirut PT Palma Pertiwi Mamur: Kerjasama Pemkab Jayapura Wujudkan Kedaulatan Pangan dan Energi 2026

Jakarta, Jurnaliswarga.id - Direktur Utama PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) mengatakan kerjasama perusahaannya dengan Pemerintah Kabupaten (pemkab) Jayapura merupakan salah satu kontribusi perusahaan dalam...

Ketua AJWI Bogor: Acu Juanda Layak Jadi Ketua BPD Sukaresmi 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID — Ketua DPC Aliansi Jurnalis Warga Indonesia (AJWI) Kabupaten Bogor, Nimbrod, menyatakan dukungannya kepada anggota AJWI, Acu Juanda, calon nomor urut 1,...

PASCA PUTUSAN MK: BOLA POLITIK GIBRAN BERPINDAH DARI MK KE ISTANA 2026

Analisa Politik dan Hukum Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H.Jakarta, jurnaliswarga.id - Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka memang tidak serta-merta...

BPI KPNPA RI Bersama PSKBI Siap Jadi Garda Terdepan Kawal Program Kerja Kapolri 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) bersama jajaran Paquron Singandaru Karuhun Banten Indonesia...

 

ARTIKEL TERKAIT