Petakan Potensi Rawan Kriminalitas, Komisi IV : Rekomendasikan Indomaret Tak Buka 24 Jam Selama Ramadan

HUMPROPUB,(JW) – Komisi IV bahas  Keberadaan minimarket Indomaret yang buka 24 jam di Kota Bogor, belakangan banyak dikeluhkan oleh warga. Sebab, para pelaku tawuran dibulan Ramadhan atau yg trend disebut perang sarung menjadikan gerai Indomaret yang buka 24 jam sebagai titik kumpul. Dengan adanya aduan tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bogor pun memanggil pihak Indomaret untuk melakukan audiensi, Rabu (29/3).

Audiensi tersebut dipimpin oleh Ketua komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri dan diikuti oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie Prihatini Sultani beserta anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Sendhy Pratama, Sri Kusnaeni, Eka Wardhana dan Lusiana Nurissiyadah.

Sedangkan dari pihak Indomaret diwakili oleh Legal Corporation, Rudi Rio beserta jajaran sekaligus hadir Kepala Disnaker Kota Bogor, Elia Buntang serta perwakilan DisdaginKUKM Kota Bogor.

Berdasarkan hasil audiensi, Komisi IV DPRD Kota Bogor merekomendasikan agar 10 gerai Indomaret yang buka selama 24 jam ini agar membatasi jam operasional selama Ramadan.

Baca Juga:  Film Invisible Hopes Raih Piala Citra Bercerita tentang kisah anak lahir dipenjara

“Jadi berdasarkan aduan warga dan hasil pemetaan potensi kerawanan yang ada. Kami minta agar gerai yang buka 24 jam dibatasi dulu operasionalnya,” ujar Akhmad Saeful Bakhri.

Lebih lanjut, dalam audiensi tersebut Komisi IV DPRD Kota Bogor turut membahas masalah ketenagakerjaaan. Akhmad Saeful Bakhri membeberkan berdasarkan data yang ia dapat dari pihak Indomaret, dari 177 gerai Indomaret yang tersebar di Kota Bogor, telah mempekerjakan 1219 karyawan yang terdiri dari 778 orang warga berdomisili Kota Bogor dan 441 orang berdomisili di luar Kota Bogor.

Petakan Potensi Rawan Kriminalitas, Komisi IV : Rekomendasikan Indomaret Tak Buka 24 Jam Selama Ramadan

Dengan data tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bogor meminta kepada pihak Indomaret agar bisa menjalin kerjasama dengan Disnaker Kota Bogor terkait perekrutan tenaga kerja.

” Kita berharap, karyawan yang nantinya bekerja di Indomaret memiliki skil yg sesuai standar perusahaan. Mereka adalah warga dan lulusan dari balai latihan kerja milik Disnaker Kota Bogor. oleh karena itu, Disnaker dan Pihak Manajemen harus satu frekuensi membuat materi pelatihan sesuai standarisasi kualifikasi yang di inginkan ” terang Gus M.

Baca Juga:  Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Ketua DPRD Kota Bogor Ikuti 2026

Tak ketinggalan, Komisi IV DPRD Kota Bogor juga merekomendasikan agar produk-produk UMKM yang berasal dari pelaku UMKM Kota Bogor bisa dijajakan di gerai-gerai Indomaret.

“Tentu harus ada wadah bagi produk UMKM kita agar bisa bersaing dengan produk lainnya. Nah ini kami harapkan bisa dikolaborasikan dengan Indomaret di Kota Bogor,” pungkasnya.

Dilokasi yang sama, Rudi Rio menyambut positif rekomendasi dan masukan yang disampaikan oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor. Ia berharap dengan adanya audiensi ini, kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kota Bogor melalui DisKUKMDagin Kota Bogor dan Disnaker Kota Bogor bisa lebih baik lagi.

“Tentu ini adalah masukan yang baik dan audiensi yang baik bagi kami. Sehingga kedepannya kami berharap bisa terus menjalin kolaborasi yang lebih baik lagi,” tutupnya.

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT