Rahmad Sukendar Tegaskan Pernyataan BPI KPNPA RI Bukan Hoaks: Kami Pegang Data A1, Reformasi Kejaksaan Gagal

Jakarta, Jurnaliswarga.id – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, menegaskan bahwa pernyataan dan kritik yang disampaikan pihaknya terkait kinerja internal Kejaksaan bukan hoaks, melainkan berdasarkan data dan fakta lapangan yang valid.

Rahmad menyoroti tidak digubrisnya surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) serta Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Sumatera Barat oleh kejaksaan di daerah.

“Surat Jampidsus dan Jamintel kepada Kejati Kepri dan Sumbar tidak digubris oleh kejaksaan daerah. Ini berarti fungsi Kejaksaan tidak dianggap,” tegas Rahmad Sukendar.

Ia juga mengkritik keras pola komunikasi pimpinan Kejaksaan yang dinilainya hanya sebatas retorika tanpa tindakan nyata.

“Jangan omon-omon saja dan pencitraan, tapi faktanya tidak ada tindak lanjut,” ujar Rahmad.

Rahmad menjelaskan bahwa kritik yang dilakukan BPI KPNPA RI justru bertujuan agar Kejaksaan menyadari adanya pembiaran terhadap berbagai kasus korupsi yang mengendap di kejaksaan daerah tanpa kejelasan penanganan.

Baca Juga:  Program MBG Dongkrak Ekonomi Rakyat, Mentan Amran Pastikan Pasokan Pangan Nasional Aman

“Kami melakukan kritik agar Kejaksaan tahu bahwa ada pembiaran di tingkat daerah terhadap kasus-kasus korupsi yang mangkrak,” katanya.

Lebih lanjut, Rahmad menyesalkan adanya pihak-pihak yang menuding pemberitaan terkait desakan pencopotan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dan Jamintel sebagai berita bohong.
Ia menegaskan bahwa seluruh pernyataan BPI KPNPA RI didukung oleh data kuat.

“Tidak ada berita hoaks dari kami. Semua yang kami sampaikan adalah realita yang terjadi di internal Kejaksaan. Kami memiliki data A1,” tegas Rahmad kepada wartawan, Jumat (26/12/2025).

Menurut Rahmad, kritik tersebut berangkat dari rentetan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum jaksa di berbagai daerah, mulai dari Kalimantan Selatan, Banten, hingga Purwakarta. Selain itu, banyaknya laporan dan kasus korupsi yang tidak ditindaklanjuti di kejaksaan daerah menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dan pembinaan internal.

Baca Juga:  Bawaslu Provinsi Ambil Alih Tugas Pengawasan di 514 Kab/Kota, Kornas PPI : Perintah itu Tidak Sah?

“OTT jaksa terjadi berulang kali. Ditambah lagi banyak laporan dan kasus korupsi yang mangkrak di kejaksaan daerah. Ini menunjukkan bahwa reformasi di tubuh Kejaksaan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan publik,” ujarnya.

Rahmad juga menanggapi sikap Jamintel yang dinilainya belum siap menerima kritik dari masyarakat sipil.

“Kalau Jamintel tidak bisa menerima kritik yang membangun, jangan bersikap seperti itu. Kritik ini demi perbaikan institusi, bukan untuk menjatuhkan,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Rahmad menegaskan bahwa pimpinan Kejaksaan seharusnya melakukan koreksi diri secara menyeluruh dan terbuka kepada publik.

“Yang harus dilakukan adalah introspeksi. Kenapa banyak kasus korupsi mengendap tanpa kejelasan penanganan? Ini yang harus dijawab kepada rakyat,” pungkasnya. (nR)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT