JURNALISWARGA.ID | KENDARI – Ratusan Masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Persatuan Sopir Dump Truk Kabupaten Konawe menggelar Aksi Unjuk Rasa (Unras) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Unras tersebut dalam rangka menuntut Pemerintah melalui Anggota DPRD Provinsi Sultra agar mengeluarkan Surat Rekomendasi sehingga Sopir-sopir itu bisa menggunakan Jalan Umum dan Tidak di batasi Jumlah Tonase Pemuatan.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Aksi Rolansya. Dikatakannya bahwa Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Konawe, Konawe Utara dan Konawe Kepulauan tidak berkontribusi terhadap Wilayah Konstituennya.
Pasalnya, Perwakilan Rakyat seolah Menutup Mata terhadap Pihak-pihak atau Orang yang mengatasnamakan Masyarakat untuk menghalangi Aktifitas Pemuatan Sopir. Kemudian, Sopir Dump Truk juga di batasi Jumlah Tonase Pemuatan.
“Kami minta Pemerintah terkait untuk berlaku Adil, Jangan kepada Kami yang di batasi Jumlah Tonasenya hanya Delapan (8) Ton. Ketika, Kami hanya Muat Delapan (8) Ton maka Kami tidak mendapatkan Keuntungan. Apalagi, Kami juga beli Solar Eceran,” ungkap Koordinator Aksi, Selasa, (17/10/2023).
“Ketika Hal itu memang harus dilakukan jangan hanya Kami yang di tertibkan tetapi seluruh Sopir Dump Truk di Wilayah Sultra harus di tertibkan. Di sinilah harusnya Wakil Rakyat Dapil VI Turun Tangan untuk memperhatikan Kami tetapi Faktanya Mereka tidak menemui Kita,” tambah Rolansya.
Selain itu, Ia juga meminta kepada pihak Kepolisian untuk melakukan Penindakan Tegas terhadap Oknum-oknum yang mengatasnamakan Masyarakat yang menghalang-halangi Aktifitas Hauling.
“Pada dasarnya, Kami merasa terganggu dengan Pemalangan itu karena setiap Kami melintas di palangi oleh Oknum-oknum yang mengatasnamakan Masyarakat. Ini harus di Tindak Tegas karena Kami memiliki Legalitas Lengkap terutama Izin Jalan sebab Kami khawatir jangan sampai ada Kontak Fisik,” jelas Koordinator Aksi.
Sementara itu, Anggota DPRD Dapil VI H Herry Asiku, S.E yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra mengapresiasi Aksi Unras yang di Gelar karena dengan seperti itu maka dapat mengetahui Aspirasi Masyarakat.
“Pada dasarnya, Kita anggota Dewan akan terus memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Karena Kami merupakan Penyambung Aspirasi Masyarakat,” jelas Herry Asiku melalui Telepon Selulernya.
Terkait permintaan Persatuan Sopir Dump Truk Kabupaten Konawe, Dirinya akan berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Provinsi Sultra dan Pemerintah terkait agar Mereka diberikan Kebijakan.
“Sebenarnya, Pemerintah sudah memberikan Kelonggaran bahwa Jalan yang dilalui tersebut maksimal Muatan Lima Belas (15) Ton tetapi Kita akan koordinasikan dulu,” beber Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra.
Sementara itu, Tambah Ketua DPD Golkar Sultra terkait Pemalangan itu sudah meresahkan sehingga Aparat Penegak Hukum (APH) terutama Kepolisian harus bertindak Tegas.
“Jangan sampai Pemalangan ini ada Tendesi lain dan mnguntungkan Diri dan Kelompok sehingga pihak Kepolisian segera Turun Tangan karena jangan sampai timbul Masalah Baru. Persoalan ini jangan di biarkan berlarut-larut karena merugikan Masyarakat,” tandas dan tutup Ketua DPD Golkar.
Laporan/Editor : Muhammad Irwansyah (Wartawan Muda PWI Angkatan Ke-26).
