Terkait Karya Jurnalistik, Dewan Pers : Penyidik Polisi Tidak Boleh BAP Wartawan

Jurnaliswarga.id | BATAM – Penyidik Kepolisian Tidak Boleh Melakukan Proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Wartawan terkait Karya Jurnalistik yang Dihasilkan. Hal tersebut sesuai dengan Memorandum Of Understanding (MOU) antara Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Tito Karnavian dan Dewan Pers terkait Penanganan Masalah Sengketa Pers.

“Karya Jurnalistik beserta dengan Narasumber Berita, adalah Bagian Tak Terpisahkan. Karena itulah, Keduanya Tak Bisa Dikriminalisasi, baik Berita Karya Jurnalistik dan Narasumbernya pun Tak Boleh Dikriminalisasi,” Tegas Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun pada Forum Group Discussion (FGD) Survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2019 di Sahid Batam Center Hotel & Convention, Kamis (05/ 09/2019).

Baca Juga:  Dua Kali Di Bui Tak Bikin Kapok Pemuda Sabbamparu Palopo, Kembali Diringkus Polisi Lantaran Curi HP

Pernyataan mantan Pemimpin Redaksi Harian Warta Kota, Kelompok Kompas Gramedia itu Merespon Perkara Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Riau Corruption Watch (RCW) Muren Mulkan dalam Kasus Pencemaran Nama Baik yang Dilaporkan oleh Bupati Lingga Alias Wello.

Dalam Perkara tersebut Sejumlah Wartawan Dipanggil oleh Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau dan Dilakukan Pemeriksaan serta Dijadikan Saksi dalam Perkara tersebut.

“Kita sudah ada MoU dengan Kapolri terkait dengan Pengaduan Karya Jurnalistik. Jadi, kalau ada Pengaduan Wartawan ke Polisi, maka akan Dikonsultasikan dulu ke Dewan Pers,” Ujar Hendry Ch Bangun dalam Forum yang dihadiri oleh Para Informan Ahli Dewan Pers tersebut.

Baca Juga:  Jokowi Minta Vaksinasi Bagi Pelajar dan Santri Digelar Secara Besar-Besaran

Hadir dalam Pertemuan itu, Anggota Dewan Pers yang juga Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Arif Zulkifli. Arif Zulkifli mengingatkan agar MOU antara Kapolri dan Dewan Pers dalam Penanganan Sengketa Pers harus Disosialisasikan dan Dipahami oleh Pihak Terkait, terutama Penyidik Kepolisian agar Memiliki Pemahaman yang Sama terhadap Fungsi dan Peran Wartawan dalam Menjalankan Tugasnya.

“Tidak Ada Proses BAP, termasuk Menanyakan Nama, Alamat serta Informasi Pribadi, Dipanggil Datang, Tetapi Sebatas hanya Menyerahkan Karya Jurnalistik yang Ditulis. Jika Dipanggil di Pengadilan sebagai Saksi juga Dapat Menolaknya, Saksi Tidak Dapat Dipanggil Paksa oleh Pengadilan,” Kata Arif Zulkifli.

Jurnalis/Editor : Muhammad Irwansyah.

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT