Unit Yanmin Sat Intelkam Polres Torut Gelar Sosialisasi Tarif Biaya Pengurusan SKCK Nol Rupiah

Torut – Jurnaliswarga.id | Unit Pelayanan Administrasi (Yanmin) Sat Intelkam Polres Toraja Utara (Polres Torut) menggelar Sosialisasi Tarif Biaya Pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Rp. 0,00 (Nol Rupiah) berdasarkan Perpol No. 12 Tahun 2021 di Lembang Benteng Mamullu, Kecamatan Kapala Pitu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (29/08/2022).

Kegiatan yang Digelar oleh Kaur Yanmin Sat Intelkam Polres Torut Aipda Ramadhana didampingi Bripka Masdar Rusdam tersebut, dihadiri oleh Kapolsek Rindingallo Iptu Kusuma Tombilangi, Kepala Lembang Benteng Mamullu Hasto, Staf Lembang dan Masyarakat Lembang Benteng Mamullu.

Dalam pelaksanaan Sosialisasi, Kaur Yanmin Sat Intelkam menyampaikan bahwa Tarif Biaya Pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Rp. 0,00 (Nol Rupiah) dengan Persyaratan melengkapi Surat Keterangan bagi Warga tidak mampu yang Dikeluarkan dari Pemerintah setempat.

Baca Juga:  Dandim 1417/Kendari Hadiri Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT RI Ke-77

Ia menjelaskan, berkaitan dengan Persyaratan dan Tata Cara pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen) pada Layanan Penerbitan dan Perpanjangan SKCK sesuai Perpol 12 Tahun 2021 tentang Besaran, Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak dengan Pertimbangan tertentu yang berlaku pada POLRI adalah sebagai berikut:

  • Tarif sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) dikenakan kepada Masyarakat yang mengalami Keadaan Diluar Kemampuan Wajib Bayar atau Kondisi Kahar melampirkan Bukti pernyataan Status Keadaan Darurat Bencana Alam.
  • Tarif sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) Tarif sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) dikenakan kepada Masyarakat yang tidak Mampu secara Ekonomi melampirkan Surat Keterangan tidak Mampu yang Dikeluarkan oleh Pemerintah setempat.
Baca Juga:  Danrem 061/Sk Pimpin Apel Gabungan 1.548 Personil TNI POLRI Pengamanan RI 1 Dan Duta Besar di Wilayah Rumpin Kab Bogor

Berkaitan dengan hal tersebut, diluar Tarif Nol Rupiah, Tarif sebesar Rp 15.000 atau 50% (Lima Puluh Persen) dikenakan kepada Masyarakat untuk keperluan Kegiatan Sosial, dengan Melampirkan Surat Keterangan keperluan untuk Kegiatan Sosial.

“Tarif sebesar Rp 15.000 atau 50% (Lima Puluh Persen) dikenakan kepada Masyarakat untuk keperluan Kegiatan Keagamaan, dengan Melampirkan Surat Keterangan keperluan Kegiatan Keagamaan,” Tambahnya.

Tarif sebesar Rp 15.000 atau 50% (Lima Puluh Persen) dikenakan kepada Mahasiswa/Pelajar melampirkan Kartu Indonesia Pintar yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait.

“Serta, Tarif sebesar Rp 15.000 atau 50% (Lima Puluh Persen) dikenakan kepada Masyarakat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan Melampirkan Surat Izin atau Surat Keterangan pelaku UMKM dari Instansi atau Dinas terkait,” Tutupnya.

Reporter/Editor : Muhammad Irwansyah (Humas Polres Toraja Utara Polda Sulsel).

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT