Kota Bogor, JurnalisWarga.id – Dua bulan pasca peristiwa amblasnya Jalan Saleh Danasasmita dan longsor pada dinding underpass Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, kondisi warga RW 08 Kelurahan Lawanggintung yang terdampak masih belum juga mendapat solusi konkret. Rencana perbaikan dan pembangunan jalan pengganti hingga kini masih dalam proses, tanpa kejelasan waktu realisasi.
Ironisnya, meski berbagai pihak dari pemerintah daerah hingga pusat sudah meninjau lokasi, tak satu pun wakil rakyat dari daerah pemilihan Bogor Selatan datang menanyakan langsung kondisi warganya. Barulah pada Kamis (8/5/2025), satu nama muncul menunjukkan kepedulian—Hj. Hakanna, S.I.Kom., M.A.P., Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor dari Partai Amanat Nasional (PAN).
“Intinya saya ke sana terkait keluh kesah mereka yang terisolir, yaitu warga RW 08 atas amblasnya Jalan Saleh Danasasmita,” ujar Hakanna kepada Redaksi Nasional, Minggu (11/5/2025).
Hakanna berdialog langsung dengan warga, menyerap aspirasi, dan mencermati kebutuhan mendesak yang mereka alami. Biaya hidup yang melonjak, akses terbatas, serta ancaman keselamatan jadi keluhan utama.
“Kalau dulu orang tua cukup mengeluarkan ongkos Rp 3.000 sampai Rp 5.000 untuk sekolah anaknya, sekarang bisa sampai Rp 30.000. Belum lagi untuk kerja atau belanja kebutuhan harian,” ungkap Hakanna prihatin.
Politisi PAN itu juga menyoroti potensi konflik sosial akibat padatnya lalu lintas kendaraan roda dua yang melintas di permukiman sempit, memicu kebisingan dan ketidaknyamanan warga yang sudah terdampak bencana.
Meski Pemkot Bogor dinilainya tengah berupaya menangani situasi ini, Hakanna menekankan pentingnya solusi sementara. Apalagi mayoritas warga RW 08 merupakan buruh harian lepas yang sangat tergantung pada kelancaran akses dalam menjalani aktivitas ekonomi dan pendidikan.
“Ada 135 kepala keluarga yang butuh perhatian. Mereka ini bukan cuma korban bencana, tapi juga sedang berjuang hidup. Pemerintah harus hadir secara nyata,” tegasnya.
Ia pun mendorong kolaborasi antara Pemkot, PT KAI, dan pihak terkait lainnya untuk segera mempercepat penanganan serta mengantisipasi kemungkinan bahaya susulan.
“Jangan sampai keterlambatan ini justru membuka ruang konflik dan memperburuk kondisi sosial warga yang sudah cukup menderita,” pungkas Hakanna. (Agus Muhtar)
