Evaluasi Pelaksanaan Pemerintah Kota Bogor DPRD Kota Bogor Keluarkan Rekomendasi LKPJ 2024

HUMPROPUB, JURNALISWARGA.ID – DPRD Kota Bogor resmi mengeluarkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor tahun anggaran 2024. Hal tersebut disampaikan pada rapat paripurna yang diselenggarakan pada, Rabu (14/5/2025).

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menyampaikan LKPJ digunakan sebagai acuan Pemerintah Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap kegagalan dan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

DPRD Kota Bogor selaku mitra Pemerintah Kota Bogor menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2024 diantaranya mendapatkan Opini Wajar tanpa Penegecualian (WTP) dari BPK untuk kedelapan kalinya, dan telah menerima sebanyak 104 penghargaan dari berbagai instansi dan lembaga.

“Terlepas dari itu semua, guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD Kota Bogor merasa perlu memberikan catatan-catatan yang dituangkan dalam bentuk Rekomendasi DPRD Kota Bogor,” kata Adit.

Baca Juga:  Kefas Caleg PSI Dapil Jabar 8 Siap Berjuang sebagai Jembatan Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan laporan tim panitia khusus LKPJ 2024, Adityawarman menjelaskan terdapat dua garis besar evaluasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Bogor. Yakni evaluasi umum terhadap program prioritas dan evaluasi umum terhadap pelaksanaan pemerintahan tahun 2024.

Dari enam program yang diusung oleh Pemerintahan Bima Arya dan Dedie A. Rachim selama periode 2019 – 2024, DPRD Kota Bogor memberikan rekomendasi agar pelaksanaan program pemerintah Kota Bogor kedepannya harus lebih terukur dan rasional serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Baca Juga:  Pemerintah kabupaten Bogor ucapkan selamat hari raya idul adha 1444 H / 2023 M

“Salah satunya program Bogor Lancar, dimana penyelesaian masalah kemacetan belum terselesaikan. Proses peralihan Biskita, pengurangan angkot dan penataan terminal di batas kota masih belum terlaksana dengan baik,” jelas Adit.

Kemudian untuk evaluasi umum, tercatat ada 23 rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Bogor. Adit berharap rekomendasi ini bisa menjadi landasan perbaikan pelaksanaan pemerintahan Kota Bogor di periode 2025-2030.

“Semoga LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2024 dapat diterima dengan catatan Rekomendasi DPRD Kota Bogor serta memasukan program yang belum terealisasi ke dalam RPJMD 2024-2029, guna menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh sebagaimana telah ditetapkan dalam Perda RPJDP,” tutup Adit. (nR/ADV)

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Satu Kepedulian Bisa Berarti: Dokter Spesialis Jiwa IHC RS Pertamina Prabumulih Bicara tentang Pencegahan Bunuh Diri

PRABUMULIH — Tidak semua orang yang sedang menghadapi persoalan berat mampu mengatakannya secara langsung. Ada yang tetap bekerja, tersenyum, berbicara dengan orang lain, dan...

IHC RS Pertamina Prabumulih Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Smanda Event ke-11

PRABUMULIH — IHC RS Pertamina Prabumulih kembali hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui layanan pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangkaian Smanda Event ke-11 yang digelar...

Sigap di Tengah Konser Utopia Band, IHC RS Pertamina Prabumulih Jadi Tim Emergency Uthopia Smanda Event ke-11

PRABUMULIH — Di tengah riuhnya musik dan antusiasme para pelajar dalam Konser Band Uthopia Smanda Event ke-11 yang digelar pada 10 September 2026, kehadiran...

Hari Olahraga Nasional, IHC RS Pertamina Prabumulih: Kita Berolahraga Bukan Sekadar Agar Kuat, Tetapi Agar Tetap Sehat untuk Orang yang Kita Cintai

PRABUMULIH – Memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas), IHC RS Pertamina Prabumulih hadir memberikan pesan penting kepada masyarakat tentang arti olahraga dan aktivitas fisik bagi...

BPI KPNPA RI Bogor Sorot Marwah APH dan Alarm Moral Kabupaten Bogorr

BOGOR, JURNALISWARGA.ID — Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Kabupaten Bogor melontarkan kritik keras terhadap dinamika...

 

ARTIKEL TERKAIT