JURNALISWARGA, KENDARI – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (04/09/2023).
Salah Satu Agenda Kunkernya ialah untuk menyerahkan Dua Ratus Enam Puluh (260) Sertipikat kepada Masyarakat dan Pihak Pemerintah Daerah (Pemda). Hal ini merupakan Upaya Kementerian ATR/BPN memberikan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah sekaligus meminimalisir Risiko Masalah Pertanahan.
Adapun dari Total Sertipikat yang diserahkan diantaranya terdapat Sertipikat Hak Pakai bagi Pemda, Sertipikat Hak Pakai bagi Pemerintah Desa (Pemdes), Sertipikat Hak Pakai bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) serta Sertipikat Aset Barang Milik Negara (BUMN) yang penyerahannya akan dilangsungkan di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra di Kota Kendari.
Melalui Penyertipikatan ini diharapkan dapat memitigasi Potensi Penyalahgunaan Aset yang bisa menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.Jika dilihat dalam capaian Satu (1) Tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan Aset Negara melalui Program Sertipikasi Tanah-tanah Aset dengan Estimasi Nilai yang terselamatkan mencapai kurang lebih Rp. 643,9 Triliun.
Dari Hasil Penyertipikatan Tanah Sendiri, selain menyelamatkan Aset Negara, sejak Tahun 2017-2023 Nilai Pertambahan yang dihasilkan dari Pendapatan Pajak PPH, BPHTB, PNBP serta Hak Tanggungan, Negara telah mendapatkan Nilai Pertambahan Ekonomi (Economic Value Added) sebanyak kurang lebih Rp. 5.793 Triliun. Nilai tersebut setara dengan Dua Kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Adapun Provinsi Sultra memberikan Kontribusi dalam Pertambahan Nilai Ekonomi selama Satu (1 ) Tahun pada Tahun 2022 mencapai kurang lebih 4,48 Triliun Rupiah. Pertambahan itu meliputi Rp. 4,4 Triliun dari Hak Tanggungan, Rp. 8,9 miliar dari PNBP, Rp. 50,4 Miliar dari BPHTB dan Rp. 17,6 Miliar dari PPH.
Saat ini sudah terdapat 118 Kabupaten/Kota di Indonesia yang meringankan atau membebaskan BPHTB, namun Kabupaten/Kota di Provinsi Sultra belum ada Pembebasan BPHTB.
Menteri ATR/Kepala BPN berharap kedepannya Kabupaten/Kota di Provinsi Sultra dapat ikut membebaskan BPHTB, sebab dengan memberikan Keringanan atau Pembebasan BPHTB, Pemda tidak akan Kehilangan Pemasukan, namun sebaliknya akan menambah Volume Layanan Pertanahan seperti Peralihan Hak, Hak Tanggungan serta meningkatkan Pendapatan Daerah.
Pada Kesempatan yang sama, Hadi Tjahjanto juga menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sultra dengan Kementerian/Lembaga, Instansi Pendidikan, Lembaga Keagamaan, Pemda, Kepolisian, Kejaksaan serta TNI.
Kerja sama ini dalam rangka Dukungan Pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Sultra.
Sebagai salah satu Bentuk Kerja Sama yang sudah dilakukan, Pemerintah Provinsi Sultra telah menyerahkan Dana Hibah Rp.5 Miliar dalam rangka mendukung Percepatan Kabupaten Konawe Utara menjadi Kota Lengkap.
Menteri ATR/Kepala BPN melontarkan Rasa Syukurnya serta mengapresiasi Kerja Sama yang telah diinisiasi. Sebab, Partisipasi Aktif dari Unsur Pemerintahan dan Seluruh Pihak Terkait sangat penting dalam mendukung Percepatan Penyelesaian PSN, khususnya di Sektor Agraria dan Pertanahan.
Kunjungan Menteri ATR/Kepala BPN ke Rumah Jabatan Gubernur Sultra menjadi Hal yang berarti, mengingat Hari ini adalah Hari Terakhir Gubernur Provinsi Sultra, Ali Mazi Menjabat. Momen ini dikatakan dapat menjadi Sejarah tersendiri bagi Gubernur Provinsi Sultra dan Kementerian ATR/BPN.
Dalam Kunker ke Provinsi Sultra ini, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyerahkan Sertipikat Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah yang diserahkan di Masjid Nurul Ilmi, Kendari. Kemudian, Agenda berlanjut dengan menyerahkan Sejumlah Sertipikat Hasil dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang rencananya akan diserahkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN secara Door To Door langsung ke Tangan Warga di Kelurahan Labibia, Kendari.
Turut hadir pada kesempatan ini, Anggota Komisi II DPR RI Hugua, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Sultra Harun Hidayat, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sultra Asep Heri, Para Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Sultra, Para Bupati/Walikota di Provinsi Sultra serta Forkopimda Provinsi Sultra.
Laporan/Editor : Muhammad Irwansyah (Wartawan Muda PWI Angkatan Ke-26).