JURNALISWARGA.ID | KENDARI – Ratusan Masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Persatuan Sopir Dump Truk Kabupaten Konawe menggelar Unjuk Rasa (Unras) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Unras tersebut dalam rangka menuntut Pemerintah melalui Anggota Dewan agar mengeluarkan Surat Rekomendasi sehingga Sopir-sopir itu bisa menggunakan Jalan Umum dan tidak dibatasi Jumlah Tonase Pemuatan.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Aksi, Rolansya. Dikatakannya bahwa Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Konawe, Konawe Utara dan Konawe Kepulauan tidak berkontribusi terhadap Wilayah Konstituennya.
Pasalnya, Perwakilan Rakyat seolah menutup Mata terhadap Pihak-pihak atau Orang yang mengatasnamakan Masyarakat untuk menghalangi Aktifitas Pemuatan Sopir. Kemudian Sopir Dump Truk juga dibatasi Jumlah Tonase Pemuatan.
“Kami minta Pemerintah terkait untuk berlaku adil, Jangan hanya kepada Kami yang dibatasi Jumlah Tonasenya hanya Delapan (8) Ton. Ketika Kami hanya Muat Delapan (8) Ton maka Kami tidak mendapatkan Keuntungan, Apalagi Kami juga Beli Solar Eceran,” ungkap Rolansya, Selasa, (17/10/2023).
“Ketika Hal itu memang harus dilakukan jangan hanya Kami yang di Tertibkan, tetapi Seluruh Sopir Dump Truk di Wilayah Sultra juga harus di Tertibkan. Di sinilah harusnya Wakil Rakyat Dapil VI Turun Tangan untuk memperhatikan Kami tetapi Faktanya Mereka tidak menemui Kita,” tambah Kordinator Aksi.
Selain itu, ia juga meminta kepada Pihak Kepolisian untuk melakukan Penindakan Tegas terhadap Oknum-oknum yang mengatasnamakan Masyarakat yang menghalang-halangi Aktifitas Hauling.
“Pada Dasarnya, Kami merasa terganggu dengan Pemalangan itu karena Setiap Kami melintas di Palangi oleh Oknum-oknum yang mengatasnamakan Masyarakat. Ini harus di Tindak Tegas karena Kami memiliki Legalitas Lengkap terutama Izin Jalan jadi Kami khawatir jangan sampai ada Kontak Fisik,” jelas Rolansya.
Selain itu, ia juga meminta kepada Seluruh Masyarakat di Dapil VI untuk tidak melakukan Kesalahan yang sama dalam Hal memilih Legislator yang terpilih pada Pilcaleg 2019-2024, mulai dari Samsul Ibrahim, Muh. Nur Sinapoy, Titin Nurbaya Saranani, Rifqi Saifullah Razak, Sri Susanti dan Herry Asiku. Pasalnya, Para Caleg tersebut tidak memperhatikan Aspirasi Masyarakat terurtama di Wilayah Konstituennya.
“Dimana saat Kita datang Unras, Mereka tidak menemui Kita, Apalagi memperjuangkan Aspirasi Kita. Mereka tidak memikirkan Nasib Rakyat, Kesejahteraan Rakyat dan Mereka hanya memikirkan Nasib Sendiri. Untuk itu, Kita Jangan Salah Memilih ke Depan,” tegas Aksi Koordinator.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sultra Dapil VI H. Herry Asiku, S.E yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra mengapresiasi Demontrasi yang di Gelar karena dengan seperti itu maka dapat mengetahui Aspirasi Masyarakat.
“Pada Dasarnya, Kita Anggota Dewan akan terus memperjuangkan Aspirasi Masyarakat. Karena Kami merupakan Penyambung Aspirasi Masyarakat,” jelas Herry Asiku melalui Telepon Selulernya.
Terkait Permintaan Persatuan Sopir Dump Truk Kabupaten Konawe, Dirinya akan berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Provinsi Sultra dan Pemerintah terkait agar Mereka diberikan Kebijakan.
“Sebenarnya Pemerintah sudah memberikan Kelonggaran bahwa Jalan yang di Lalui tersebut maksimal Muatan Lima Belas (15) Ton tetapi Kita Koordinasikan dulu,” beber Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra dari Partai Golkar.
Sementara itu, Tambah Ketua DPD Golkar Sultra itu terkait Pemalangan itu sudah meresahkan sehingga Aparat Penegak Hukum (APH) terutama Kepolisian harus bertindak Tegas.
“Jangan sampai Pemalangan ini ada Tendesi lain dan mnguntungkan Diri dan Kelompok sehingga Pihak Kepolisian segera Turun Tangan, Jangan sampai timbul Masalah Baru. Persoalan ini jangan di Biarkan Berlarut-larut.karena akan merugikan Masyarakat,” tandas dan tutup Ketua DPD Golkar itu.
Laporan/Editor : Muhammad Irwansyah (Wartawan Muda PWI Angkatan Ke-26).
