SKPD Kabupaten Bogor Dilarang Keluarkan Perizinan, Rudy Susmanto: Demi Lingkungan

Bogor, (Jurnaliswarga.id) 7 Maret 2025 – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, resmi menerbitkan peraturan baru yang melarang seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengeluarkan izin tanpa persetujuan kepala daerah.

“Hari ini saya mengeluarkan peraturan Bupati yang baru. Seluruh proses perizinan dikembalikan ke kepala daerah,” ujar Rudy Susmanto pada Jumat (7/3/2025).

Keputusan ini diambil sebagai langkah preventif terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh beberapa izin yang dikeluarkan SKPD. Rudy menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan perizinan yang dikeluarkan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, terutama dalam upaya menangani banjir di Kabupaten Bogor.

Baca Juga:  Mentan Amran Umumkan Stok Beras RI Tembus 5 Juta Ton, Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

“Kita akan lebih selektif dalam mengeluarkan izin. Selama kepentingannya jelas dan tidak merusak lingkungan, pasti kita dukung,” tegasnya.

Selain itu, Rudy juga berencana mengevaluasi perizinan yang telah dikeluarkan sebelumnya, terutama yang berdampak pada lingkungan, seperti izin PT Jaswita dan perizinan di sekitar Sungai Cijayanti.

Baca Juga:  Diplomasi RI-Rusia Menguat, Indonesia Tegaskan Komitmen Perdamaian Global 2026

“Kami akan evaluasi izin-izin yang berpengaruh pada lingkungan, seperti yang terjadi di Cijayanti. Jika ada pembangunan yang mengganggu aliran sungai hingga merugikan warga, tentu harus ditinjau ulang,” pungkasnya.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan perizinan di Kabupaten Bogor serta menjaga kelestarian lingkungan. (nR)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT